Soroti Konflik Pertanahan, Junimart : Anggaran Besar Hasil Tidak jelas

  • Whatsapp
Soroti Konflik Pertanahan, Junimart : Anggaran Besar Hasil Tidak jelas

Monitorindonesia.com – Wakil Ketua Komisi II DPR, Junimart Girsang menyoroti masalah anggaran penanganan sengketa dan konflik pertanahan di Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) sementara hasil kinerjanya tidak jelas.

“Pak Menteri perlu kroscek ke bawah. Penguatan lembaga tidak mungkin terjadi kalau pak menteri tidak turun langsung. Bapak jangan jadi ABS (Asal Bapak Senang),” kata Junimart dalam rapat kerja terkait anggaran di Kementerian ATR/BPN, Sofyan Djalil di Kompleks Parlemen, Senayan, Senin (7/6/2021).

Politisi PDI-Perjuangan itu juga mengingatkan agar Sopyan Djalil, berhati-hati terkait penanganan sengketa konflik pertanahan yang sangat besar tetapi hasil kinerjanya tidak jelas, harus paham tentang hukum pertanahan dan syarat formilnya.

“Anggarannya cukup besar tapi hasil kerjanya tidak jelas, kasihan Pak Menteri,” tegasnya.

Ia juga menyampaikan tentang kunjungan kerja spesifik yang baru saja dilakukan ke Pekanbaru. Di sana, pihaknya menerima banyak sekali keluhan tentang pertanahan ini.

“Kementerian Kehutanan meminta BPN membatalkan sertifikat tanah, ada yang sudah 20 tahun bersertifikat dan/ atau tanah tersebut sudah dikuasai masyarakat sebelum zaman kemerdekaan. Ketika kehutanan datang kelokasi mengatakan itu kawasan hutan, meminta kepada kakanwil BPN untuk membatalkan sertifikat tanah masyarakat. Saya sampaikan kepada Kakanwil ATR/ BPN Riau jangan dibatalkan, jangan mau dilempar tanggung jawab begitu sama Kementerian Kehutanan,” tegasnya.

Junimart mengatakan, kepada seluruh jajaran Kementerian ATR tidak boleh Kementerian lain mencampuri kewenangan dari ATR, kecuali perintah pengadilan yang sudah inkrah. Sebab, hal itu menyangkut anggaran dan kepastian hukum.

Junimart meminta Menteri Sopyan untuk turun langsung ke Pekanbaru guna mengkroscek langsung informasi yang diberikan. Ada sekitar lima ribu sertifikat tanah yang diminta batal oleh Kementerian Kehutanan di Riau, bahkan lebih 100 ribu sertifikat di Indonesia.

“Ini sangat penting dan urgent untuk pak menteri ketahui. Jangan sampai para PNS yg di Kementerian jadi bagian dari mafia tanah,” lanjutnya.

Selain itu, dia juga menyoroti maraknya “permainan” dalam pendaftaran tanah sistematis lengkap (PTSL). Menurutnya, program gagasan Presiden Joko Widodo (Jokowi) itu banyak dimanipulasi oleh jajaran PNS di ATR/ BPN Daerah.

“Bagaimana mereka bermain, bagaimana mereka menumpuk uang melalui PTSL menyangkut peta bidang tanah dan sertifikat hak atas tanah dari PTSL,” katanya.[Lin]

Pos terkait