Suap Ditjen Pajak, KPK Periksa Kepala KPP Pratama Bantaeng

  • Whatsapp
Novel Baswedan Dinonaktifkan, KPK Mulai "Garang" Usut Dugaan Korupsi di Pemprov DKI
Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri (ist)

Monitorindonesia.com – Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mendalami kasus dugaan suap pajak pada Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (Ditjen Pajak Kemkeu). Pada Jumat (21/5/2021) tim penyidik menjadwalkan pemeriksaan terhadap Pemeriksa Pajak Madya, Dit P2 periode 2014-2019, Wawan Ridwan.

Pemeriksaan terhadap Wawan yang diketahui menjabat Kepala KPP Pratama Bantaeng Sulawesi Selatan ini dilakukan penyidik untuk melengkapi berkas penyidikan dengan tersangka Direktur Pemeriksaan dan Penagihan pada Direktorat Jenderal Pajak tahun 2016-2019 Angin Prayitno Aji.

Bacaan Lainnya

“Pemeriksaan di Gedung Merah Putih KPK,” kata Plt Jubir KPK Ali Fikri dalam keterangannya, Jumat (21/5/2021).

Dalam menjalankan tugasnya itu, Angin dan Dadan diduga menyetujui, memerintahkan, dan mengakomodir jumlah kewajiban pembayaran pajak yang disesuaikan dengan keinginan dari wajib pajak atau pihak yang mewakili wajib pajak. Tak hanya itu, pemeriksaan perpajakan yang dilakukan keduanya juga tidak berdasarkan ketentuan perpajakan yang berlaku.

Ketua KPK Firli Bahuri menegaskan bahwa KPK akan terus menelusuri lebih lanjut soal dugaan kasus suap Ditjen Pajak Kemenkeu. Pada tahap awal KPK baru menetapkan satu Direktur di Ditjen Pajak, Kemenkeu Angin Prayitno Aji sebagai tersangka yang diduga menerima suap yang nilainya puluhan miliar rupiah.

“Bahwa penanganan perkara berupa penerimaan dan pemberian hadiah atau janji kepada pegawai ditjen pajak yang hari ini kita ungkap, dengan melibatkan kurang lebih enam tersangka,” ujar Firli.

Firli menegaskan, penetapan para pejabat di Ditjen Pajak tersebut masih akan berlanjut. “Belum berakhir, jadi ini bukan panggung terakhir, pertunjukannya belum tuntas. Ini baru awal daripada apa yang sudah ditemukan oleh penyidik,” ucap Firli.

Pakar hukum pidana Universitas Trisakti Jakarta Abdul Fickar Hadjar mendesak KPK mengembangkan kasus suap pajak tidak hanya ditingkat direktur saja. Direktur Jenderal Pajak Suryo Utomo, Direktur Intelijen Perpajakan Pontas Pane juga harus diperiksa atas kasus tersebut.

“Aliran dana itu harus ditelusuri lebih jauh apakah atasannya Dirjen Pajak. Mereka kan punya direktur intelijen, kenapa itu bisa lolos? Sangat mustahil suap sebesar itu (Rp 55 Miliar) tidak diketahui intelijen pajak,” katanya.

KPK, lanjut Firli, telah menemukan dan menetapkan enam tersangka. Dari masing-masing tersangka tentu akan gali dan sudah ditemukan perbuatannya, bukti-bukti yang didapat, sehingga diyakini bahwa betul para tersangka ini adalah merupakan pelaku tindak pidana korupsi.

Keenam orang yang menjadi tersangka itu adalah Direktur Pemeriksaan dan Penagihan pada Direktorat Jenderal Pajak tahun 2016-2019, Angin Prayitno Aji (APA), Kepala Subdirektorat Kerjasama dan Dukungan Pemeriksaan pada Direktorat Jenderal Pajak, Dadan Ramdani (DR),Konsultan Pajak, Ryan Ahmad Ronas (RAR), Konsultan Pajak, Aulia Imran Maghribi (AIM), Kuasa Wajib Pajak, Veronika Lindawati (VL), Konsultan Pajak, Agus Susetyo (AS).

Angin dan Dadan diduga melanggar Pasal 12 huruf a atau b atau Pasal 11 UU Pemberantasan Tipikor juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Sedangkan empat tersangka lainnya diduga melanggar Pasal 5 ayat 1 huruf a atau b atau Pasal 13 UU Pemberantasan Tipikor juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Angin dan Dadan diduga menyetujui memerintahkan dan mengakomodasi jumlah kewajiban pembayaran pajak yang disesuaikan dengan keinginan para wajib pajak. Pemeriksaan pajak juga diduga tak dilakukan sesuai aturan.

“APA bersama DR diduga melakukan pemeriksaan pajak terhadap 3 wajib pajak, yaitu PT GMP (Gunung Madu Plantations) untuk tahun pajak 2016, PT BPI Tbk (Bank PAN Indonesia) untuk tahun pajak 2016, dan PT JB (Jhonlin Baratama) untuk tahun pajak 2016 dan 2017,” ucap Firli.

Angin diduga menerima total uang Rp 15 miliar dan SGD 3,5 juta (sekitar Rp 35 miliar).
Berikut ini rinciannya:

1. Pada Januari-Februari 2018 dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp 15 miliar diserahkan oleh RAR dan AIM sebagai perwakilan PT GMP.
2. Pertengahan tahun 2018 sebesar SGD 500 ribu yang diserahkan oleh VL sebagai perwakilan PT BPI Tbk dari total komitmen sebesar Rp 25 miliar.
3. Kurun waktu bulan Juli-September 2019 sebesar total SGD 3 juta diserahkan oleh AS sebagai perwakilan PT JB. [Cal]

Pos terkait