Suap Pajak, Mampukah KPK Seret Menkeu Sri Mulyani?

  • Whatsapp
Suap Pajak, Mampukah KPK Seret Menkeu Sri Mulyani?
Menteri Keuangan Sri Mulyani.[ist]

Monitorindonesia.com – Kasus suap para pejabat Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu) terus bergulir. Satgas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan penggeledahan di Kecamatan Hampang, Kabupaten Kotabaru, Kalimantan Selatan (Kalsel) pada Jumat (9/4/2021) lalu.

Hasilnya, Satgas KPK tidak menemukan barang bukti dalam penggeledahan di Kalsel. KPK pun berdalih ada upaya menghilangkan barang bukti. Hal itu dikatakan Pelaksana tugas (Plt) Juru Bicara KPK, Ali Fikri di Jakarta, Senin (12/4/2021). Hilangnya barang bukti dicurigai KPK.

Bacaan Lainnya

Hal itu muncul seiring desas-desus masyarakat tentang keberadaan mobil truk di kantor PT Jhonlin Baratama sebelum penggeledahan berlangsung. “Berdasarkan informasi yang kami terima, benar Tim Penyidik KPK pernah mendapatkan informasi dari masyarakat adanya mobil truk di sebuah lokasi di Kecamatan Hampang Kabupaten Kota Baru, Kalsel yang diduga menyimpan berbagai dokumen terkait perkara yang sedang dilakukan penyidikan tersebut,” ujar Ali Fikri.

Namun setelah tim penyidik KPK datang ke lokasi, kata Ali Fikri,truk tersebut sudah berpindah tempat. Dia menegaskan penyidik KPK terus mencari truk yang dimaksud.

KPK pun berharap kepada semua pihak yang diduga terlibat membawa kabur barang bukti itu agar segera menyerahkan diri. Dia juga berharap partisipasi masyarakat untuk segera melaporkan kepada KPK apabila melihat dan menemukan keberadaan dari mobil truk tersebut.

Wakil Ketua KPK Alexander Marwata mengataan, KPK tengah melakukan penyidikan adanya dugaan tindak pidana korupsi berupa suap terkait pajak pada Ditjen Pajak. Para tersangka bakal diekspose jika tim penyidik sudah memiliki bukti-bukti yang cukup.

Untuk menyeret Dirjen Pajak, Direktur dan Menteri Keuangan Sri Mulyani ke pengadilan, KPK memerlukan bukti-bukti kuat. Sebagai Menkeu, Sri Mulyani seharusnya turut bertanggungjawab atas kasus suap pejabat Ditjen Pajak.

Alexander meminta kepada semua pihak untuk menghargai proses yang sedang dikerjakan tim penyidik.

Alexader mengungkapkan, motif kasus suap pajak itu terkait penanganan dan pemeriksaan pajak. Dia mencontohkan sebuah perusahaan harus menyuap pejabat pajak agar pajaknya direndahkan. Bahkan, Alex menyebut total suap pajak yang diberikan bernilai puluhan miliar lebih.

“Nilai suapnya besar juga puluhan miliar juga,” ujar Alexander Marwata, Selasa (2/3/2021).

Pos terkait