Sulit Bayar Kredit ke Bank, Pemerintah Diminta Perhatikan Nasib UMK

  • Whatsapp
Sulit Bayar Kredit ke Bank, Pemerintah Diminta Perhatikan Nasib UMK
Anggota Komisi VI DPR RI, Darmadi Durianto.

Monitorindonesia.com – Di tengah pandemi, banyak pelaku Usaha Mikro Kecil (UMK), mengalami kesulitan dalam pembayaran kredit ke perbankan. Imbasnya, kesulitan tersebut menyebabkan kredit macet perbankan.

Terkait hal ini, Anggota Komisi VI DPR RI, Darmadi Durianto melalui keterangan tertulisnya, Senin (19/4/2021), meminta pemerintah memperhatikan nasib pelaku usaha UMK.

Apalagi, menurut Darmadi, kondisi ini pula yang kini dimanfaatkan oleh para penyedia layanan pinjaman keuangan di luar regulasi yang ada untuk, memberikan kembali pinjaman kepada para pelaku UMK yang kini mengalami kesulitan dalam keuangan.

“Dalam kondisi seperti ini kita mesti berpikir jernih dan mencari formulasi yang tepat. Di mana antara negara (bank BUMN khususnya) dengan rakyatnya (para pelaku UMK) mendapat win-win solution,” tambahnya.

Kondisi yang dialami para pelaku UMK, kata Darmadi, memang dilematis. Di satu sisi, pihak bank terikat regulasi untuk kembali memberikan keringanan kredit bagi pelaku UMK. Di sisi lain, kemampuan atau daya bayar para pelaku UMK juga belum optimal.

“Hal inilah yang masih jadi bumerang. Karena kemampuan atau daya bayar para pelaku UMK tidak sebanding dengan pendapatan mereka. Di satu sisi mereka juga mesti memikirkan kewajiban kreditnya,” jelasnya.

Karena itu, politisi PDI Perjuangan itu meminta pemerintah bisa hadir sebagai penyelamat bagi para pelaku UMK di tengah kesulitan ekonomi saat ini. Apalagi, jumlah pelaku UMK saat ini sangat banyak, mencapai jutaan pelaku usaha.

“Salah satunya, dengan membuka kemungkinan penerapan kebijakan hapus hak tagih utamanya oleh bank-bank pelat merah. Pemerintah bisa menyusun regulasi tersebut melalui penerbitan Peraturan Presiden (Perpres) atau Peraturan Pemerintah (PP),” ujarnya.

Sejatinya, penghapusan hak tagih ini sudah ada regulasinya, yakni PP Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara atau Daerah. Namun regulasi ini belum kuat bagi perbankan untuk menerapkan kebijakan hapus hak tagih bagi UMK ini.

“Makanya, butuh peraturan yang lebih kuat. Karena selama ini pihak bank selalu dibayangi ketakutan jika digunakan skema hapus hak tagih, akan jadi kerugian negara. Selama ini ketakutan pihak bank adalah, dituduh merugikan keuangan negara yang mengakibatkan mereka bisa dipidana,” jelasnya.

Adapun terkait skema hapus hak tagih kredit macet bagi UMK ini, kata Darmadi, bisa dilakukan dengan menyusun kriteria tertentu berdasarkan jumlah pinjaman dan durasi. Misalnya sudah 5 tahun macet dan hanya untuk outstanding kredit macet di bawah 5 juta.

“Selain itu saya tekankan agar kriteria penerima hapus hak tagih kredit macet juga harus dirumuskan dan diidentifikasi dengan cermat dan di-back up oleh data-data yang akurat,” demikian Darmadi Durianto mengusulkan. (Ery)

Pos terkait