Sultan Najamudin Yakin UU Larangan Minol Akan Berdampak Positif Bagi Perekonomian Jangka Panjang

  • Whatsapp
Sultan Najamudin Yakin UU Larangan Minol Akan Berdampak Positif Bagi Perekonomian Jangka Panjang
Wakil Ketua DPD RI, Sultan B Najamudin.

Monitorindonesia.com – Wakil Ketua DPD RI, Sultan B Najamudin meyakini kalau Undang-Undang (UU) tentang Larangan Minuman Beralkohol (Minol) akan berdampak baik bagi ekonomi secara jangka panjang. Sebab dari asumsi besaran, hilangnya pendapatan negara dari cukai pendapatan beralkohol tidak sebanding dengan manfaat dari pelarangan minuman beralkohol.

“Kita dapat mengurangi dampak kerugian ekonomi berupa turunnya produktivitas masyarakat karena peredaran alkohol, tingkat kecelakaan dan gangguan kesehatan jangka panjang yang menghambat pencapaian bonus demografi yang berkualitas,” kata Sultan Najamudin melalui keterangan tertulisnya, Selasa (25/5/2021).

Bacaan Lainnya

Senator muda asal Bengkulu ini juga menjelaskan bahwa salah satu tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang hendak diwujudkan sebagaimana diamanahkan oleh UUD 45 adalah bahwa negara wajib melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia serta memajukan kesejahteraan umum. Kedua tujuan tersebut tambah Sultan, dapat ditafsirkan mencakup pula perlindungan masyarakat dari bahaya minuman beralkohol dalam menciptakan masyarakat yang sehat dan sejahtera.

“Kesehatan itu merupakan hak asasi manusia dan salah satu unsur kesejahteraan yang mesti diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia. Maka setiap orang berhak mendapatkan perlindungan serta jaminan kesehatan, juga berhak mendapatkan rasa aman dari bahaya minuman beralkohol beserta dampak yang ditimbulkan,” tegasnya.

Terakhir, Sultan juga menginginkan agar pemerintah dapat mengembangkan sektor lainnya yang dapat memberikan manfaat ekonomi dengan dampak peningkatan penyerapan sektor tenaga kerja seperti pertanian, pengolahan (industrialisasi) komoditas dan ekonomi digital.

“Kita memasuki era perkembangan ekonomi digital. Maka ada baiknya agar pemerintah lebih konsentrasi terhadap regulasi skema penerapan ekonomi digital di Indonesia daripada mengembangkan produksi serta minuman beralkohol di Indonesia. Sebab semua kebijakan bukan hanya ditinjau dari aspek keuntungan jangka pendek, tapi juga dalam bagan ekonomi secara jangka panjang,” tutupnya. (Ery)

Pos terkait