Suparji Ahmad Apresiasi Pemerintah Dalam Revisi UU ITE

  • Whatsapp
Suparji Ahmad Apresiasi Pemerintah Dalam Revisi UU ITE
Pakar Hukum Pidana Suparji Ahmad [Foto-Ist]

Jakarta, MonitorIndonesia.com – Pakar Hukum Pidana Suparji Ahmad mengapresiasi sikap pemerintah dalam merevisi empat pasal dalam Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

“Langkah pemerintah untuk merevisi UU ITE patut untuk diapresiasi. Dengan revisi nantinya diharapkan dapat mengatasi masalah dan mencegah krimininalisasi, multi tafsir serta ketidakjelasan dalam UU ITE,” ujar Pakar Hukum Pidana, Suparji Ahmad dalam keterangan tertulisnya, Rabu (09/06/2021).

Bacaan Lainnya

Suparji berharap pemerintah tidak berfokus pada empat pasal itu, sebab dalam UU ITE masih banyak ungkapan yang cenderung salah kaprah dan mengandung ketidakjelasan.

“Misalnya yang pertama tafsir tentang frasa ‘tanpa hak’. Implementasi frasa tersebut belum ada kepastian hukum. Ketika ‘tanpa hak’ sebagai perbuatan melawan hukum, tafsir melawan hukum formil atau materiil? Ini perlu ada kejelasan,” ujarnya.

“Demikian pula dengan tafsir kata ‘menimbulkan’. Harus dipertegas, pelanggaran ini sebagai delik formil atau materiil dan bagaimana konstruksi fakta tentang timbul tersebut,” sambungnya.

Seperti diketahui, Pemerintah memutuskan akan merevisi empat pasal dalam Undang-undang (UU) Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

Hal itu disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD dalam konferensi pers di Kemenko Polhukam, Jakarta, Selasa (8/6/2021) yang menyebut revisi terbatas pada Undang-undang (UU) Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) untuk menghilangkan multitafsir. Pasal-pasal yang akan direvisi, yakni Pasal 27, Pasal 28, Pasal 29, Pasal 36 serta Pasal 45C. (AAS)

Pos terkait