Survei IPS: Kinerja Kabinet Buruk, Pamor Pemerintahan Jokowi Terendah Sejak Menjabat Presiden

  • Whatsapp
Bidang ekonomi Airlangga Hartarto di Uji
Direktur Indonesian Presidensial Studies Arman Salam [Foto-MI/doc]

Jakarta, Monitorindonesia.com – Bicara reshuffle, publik hanya bisa beropini. Reshuffle sepenuhnya mutlak hak prerogatif Presiden.

Direktur Indonesian Presidensial Studies (IPS) Arman Salam menilai isu yang membuat pamor pemerintahan Jokowi anjlok dimata publik karena kepuasan kinerjanya dibawah 50 persen. Hanya 47,1 yang puas kinerja Jokowi.

Bacaan Lainnya

“Mungkin ini angka yang paling kecil yang dihadiahkan publik pada pemerintahan Jokowi sepanjang Jokowi menjabat Presiden.
Selama 6 bulan angka kepuasan kinerja Presiden pun cukup drastis turun, sekitar 9 persen dari 63,2 persen melorot ke 54,4 persen,” ujar Arman Salam dalam diskusi dengan Monitorindonesia.com Kamis (22/4/2021) malam,

Arman menjelaskan, sentimen publik yang buruk atas kinerja pemerintahan dan presiden tentu dipengaruhi oleh beberapa faktor. Yang pertama, publik merasa wakil presiden tidak bisa bekerja dengan baik, tingkat kepuasan kinerja wakil presiden ganya 35,4 persen sehingga sentimen ini menarik angka kinerja pemerintahan negatif.

Kedua kinerja menteri yang juga dinilai kurang baik. Prabowo adalah menteri yang menurut publik memiliki kinerja paling baik. “Meski angkanya pun kurang maksimal masih di bawah 70 persen, berkisar 55 persen,” katanya.

Sementara Airlangga Hartarto adalah menteri yang dinilai publik paling buruk kinerjanya. Hal ini, kata Arman, cukup wajar karena memang trio isu itu biang keladinya.

Trio isu yang menggerus pamor pemerintahan Jokowi berada dalam leading sector ekonomi yaitu harga kebutuhan pokok yang dinilai tinggi dan turunnya daya beli masyarakat. Harga BBM yang juga dinilai tinggi, serta pengangguran yang terus meningkat akibat pandemi.

“Tiga isu itu berhasil membuat kinerja pemerintahan terjungkal dimata publik. Pemerintah harus segera berbenah agar pesonanya kembali merona, kementerian investasi dipandang sebuah langkah yang tepat dalam rangka percepatan pertumbuhan investasi yang diharapkan bisa menyerap banyak tenaga kerja dengan membuka lapangan kerja yang luas,” tutur Arman.

Tinggal bagaimana upaya pemerintah bisa mendorong kementerian yang membidangi urusan kebutuhan pokok bisa menekan dan melakukan distribusi yang lebih luas dan kontinue. Kemudian pembenahan terhadap rangkaian penyediaan bahan bakar supaya bisa menekan efisiensi yang diharapkan dapat menekan harga.

Jika langkah pemerintah lambat dan tidak tepat, maka akan sulit bagi pemerintah mendapatkan kepercayaan publik atas kinerjanya karena pandemi terus menekan masyarakat dan pengusaha semakin sulit dan terpojok. Yang tidak kalah penting reshuffle jangan dijadikan sebagai alat balas budi tim sukses atau partai pendukung, tapi memang benar benar sebagai bentuk pertanggungjawaban presiden atas ketidak mampuan pembantunya dalam memaksimalkan kerja sebagai pelayan masyarakat.

Sebelumnya, survei nasional IPS 1.200 responden, wawancara tatap muka dilakukan di 34 provinsi margin of error 2,9 persen tingkat kepercayaan 95 persen. Survei dilakukan bulan Maret-April 2021.[man]

Pos terkait