Tak Etis, Negara Pungut Pajak dari Sektor Pendidikan

  • Whatsapp
Tak Etis, Negara Pungut Pajak dari Sektor Pendidikan
Proses belajar mengajar di Sekolah.[Ist]

Monitorindonesia.com – Anggota Komisi X (Bidang Pendidikan) DPR RI Fraksi Partai Gerindra Himmatul Aliyah menolak rencana pemerintah memungut Pajak Pertambahan Nilai (PPN) terhadap jasa pendidikan. Rencana  pemerintah tersebut tak etis karena negara seharusnya berkewajiban membiayai pendidikan dan bukan justru memungut biaya pendidikan dari rakyat

“Pemerintah juga diamanatkan nerkewajiban untuk membiayai pendidikan warganya. Ini jelas tertuang dalam pasal 31 UUD 1945,” tegas Himmatul Aliyah, Jumat (11/6/2021).

Bacaan Lainnya

Menurutnya, pengenaan pajak pada sektor pendidikan akan membuat biaya pendidikan meningkat sehingga akan membebani masyarakat. Ini tentu akan menciptakan ketidakadilan karena pendidikan semakin tidak terjangkau oleh masyarakat.

Rencana tersebut juga bertentangan dengan prinsip penyelenggaraan pendidikan nasional sebagaimana tercantum dalam UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Dalam UU tersebut bahwa sistem pendidikan nasional harus mampu menjamin pemerataan kesempatan pendidikan dan pendidikan diselenggarakan secara demokratis, berkeadilan dan tidak diskriminatif.

Selain itu, pengenaan pajak pada sektor pendidikan di tengah pandemi akan menambah tinggi angka putus sekolah. Pandemi yang masih berlangsung telah menurunkan ketahanan ekonomi masyarakat sehingga banyak siswa dari berbagai daerah di Indonesia mengalami putus sekolah.

“Kondisi demikian tentu paradoks dengan visi pemerintah sendiri, yakni mewujudkan SDM unggul untuk Indonesia maju,” tandasnya.[man]

Pos terkait