Tegas, Partai Demokrat Tolak Jabatan Presiden 3 Periode

  • Whatsapp
Pimpinan MPR RI Apresiasi Sikap Menlu RI Soal Palestina
Wakil Ketua MPR RI, Syarifuddin Hasan.

Monitorindonesia.com – Anggota Majelis Tinggi DPP Partai Demokrat yang juga Wakil Ketua MPR RI, Syarief Hasan menyampaikan tanggapannya terkait isu perubahan masa jabatan Presiden dari dua menjadi 3 (tiga) periode yang kembali digulirkan oleh beberapa pihak. Menurutnya, isu perubahan masa jabatan tersebur akan mengganggu iklim demokrasi dan konstitusi di Indonesia.

“Masa jabatan yang terlalu lama berpotensi menuju pada kekuasaan yang absolut dan merusak,” kata Syarif Hasan dalam keterangan pers tertulisnya, Senin (31/5/2021).

Bacaan Lainnya

Bahkan, menurut Syarif Hasan, berbagai kajian akademis menyebutkan bahaya dari kekuasaan yang absolut. Power tends to corrupt, absolute power corrupt absolutely, bahwa kekuasaan cenderung korup, kekuasaan mutlak benar-benar merusak.

Karenanya, lanjut dia, isu perubahan masa jabatan Presiden menjadi tiga periode tidak seharusnya terus digulirkan oleh pihak-pihak tertentu.

“Kami tentu sepemahaman dengan pernyataan Presiden Jokowi yang menyebutkan bahwa tidak perlu adanya perubahan masa jabatan Presiden menjadi tiga periode untuk menjaga iklim demokrasi di Indonesia,” ungkapnya lagi.

Syarif Hasan dengan tegas menyampaikan penolakannya terhadap isu penambahan masa jabatan tersebut. Apalagi, UUD NRI 1945 dengan tegas hanya membatasi sebanyak 2 (dua) periode untuk mencegah pada potensi jebakan kekuasaan yang terlalu lama dan berpotensi merusak demokrasi.

“Masa jabatan yang dibatasi hanya 2 (dua) periode adalah bentuk koreksi atas sejarah kekuasaan absolut di masa lalu yang tidak boleh terulang kembali. Pada masa orde lama dan orde baru, kekuasaan absolut dan terlalu lama malah merusak iklim demokrasi dan stabilitas kehidupan berbangsa dan bernegara,” ungkapnya.

Ia juga menyebutkan, reformasi sebagai pintu masuk perbaikan tata kelola kehidupan berbangsa dan bernegara menghasilkan kebijakan pembatasan kekuasaan hanya 2 (dua) periode. Harusnya, semua pihak belajar dari sejarah masa lalu, karena tidak ada sama sekali alasan logis dari isu penambahan masa jabatan tersebut sehingga isu tersebut harus ditolak.

“Lagi pula, MPR RI sejak awal tidak pernah memiliki agenda terkait penambahan masa jabatan Presiden dalam rencana amandemen UUD NRI 1945. Agenda amandamen UUD 45 hanya untuk menghidupkan kembali GBHN/PPHN dan itupun MPR sudah sepakat perlu untuk dilakukan kajian yang lebih mendalam serta sosialisasi yang lebih luas kepada semua pihak,” tegas Syarif Hasan. (Ery)

Pos terkait