Terkait Modernisasi Alutsista TNI, Menhan Dipanggil Komisi I DPR

  • Whatsapp
Terkait Modernisasi Alutsista TNI, Menhan Dipanggil Komisi I DPR
Anggota Komisi I DPR RI dari F-PDIP, Effendi Simbolon.

Monitorindonesia.com – Komisi I DPR RI membidangi militer dan pertahanan kembali mengundang Menteri Pertahanan (Menhan), Prabowo Soebianto, dengan agenda modernisasi Alutsista senjata modern TNI pada Rabu, 2 Juni 2022 besok. Awalnya, pada hari Senin tanggal 31 Mei 2021 kemarin, sedianya Prabowo akan menjelaskan Rencana Induk Pertahanan buatan oleh Menteri Pertahanan tapi berhalangan hadir karena sedang rapat dengan Presiden.

“Beliau sudah kita undang sebanyak dua kali, tetapi tidak datang termasuk saat Rapat Kerja senin kemarin,” kata Anggota Komisi I DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, Effendi Simbolon kepada wartawan di Jakarta, Selasa (1/6/2021).

Bacaan Lainnya

Dikatakan Effendi, agenda utama nanti terkait dengan modernisasi alutsista senjata TNI, Komisi I DPR akan pertanyakan sumber pembiayaan dari mana. Kriedit ekspor dari siapa dan berapa jumlahnya serta dari negara mana.

“Lantas berapa jumlah rupiah pendamping dan berapa yang dibeli pakai rupiah murni,” imbuhnya.

Gagalnya Rapat Kerja yang diganti dengan Rapat Dengar Pendapat dengan Wakil Menhan dan Ka Bais TNI pada hari Senin kemarin sebab tak dapat mandat dari Menhan untuk menjawab atas pertanyaan pertanyaan dari anggota Komisi I DPR RI. Apalagi Wamenhan, tidak mendapat Mandat Penuh dari kuasa pengguna anggaran Menteri Pertahanan Prabowo Soebianto.

“Kita utamanya akan mempertanyakan rencana induk pertahanan yang dibuat Prabowo sejak jadi Menteri Pertahanan, mau kemana. Kalau impor senjata dari mana,” katanya.

Pihaknya juga akan cecar pertanyaan, apa masing-masing angkatan sudah dilibatkan sejauh mana ke tiga angkatan dilibatkan. Makanya, komisi yang membidangi pertahanan DPR tersebut undang kembali Menhan Prabowo.

“Bahasa nya bukan di panggil paksa. Kita perlu penjelasan dari Menteri Pertahanan sebagai kuasa anggaran pembelian senjata militer,” terang politiisi dari PDIP itu.

Soal ada info pembelian senjata lewat pihak ketiga, menurut Effendi Simbolon, itu juga sudah didengar. Makannya dirinya berharap Menhan harus datang langsung agar DPR RI bisa dapat jawaban yang pastinya. (Ery)

Pos terkait