Terungkap Ada 97 Ribu PNS Fiktif Terima Gaji, Pimpinan DPD RI: Ungkap Kejadian Ini

  • Whatsapp
DPD Minta KPK Ungkap Dugaan Korupsi Dana Bansos Rp 100 Triliun
Wakil Ketua DPD RI, Sultan Najamudin.

Monitorindonesia.com – Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN), Bima Haria Wibisana mengungkapkan ada 97.000 data PNS yang setelah ditelusuri tidak ada orangnya, namun pemerintah masih membayar gaji mereka. Bahkan, banyak data PNS belum diperbarui sehingga banyak data PNS yang tidak jelas atau misterius.

Menanggapi hal tersebut, Wakil Ketua DPD RI Sultan B Najamudin melalui keterangan resminya, Senin (24/5/2021), berharap agar program Pemutakhiran Data Mandiri (PDM) dapat segera memperbaiki kualitas data ASN se Indonesia.

“Semoga program Pemutakhiran Data Mandiri (PDM) dapat menjadi sistem database yang akurat. Tidak boleh lagi kedepan pemerintah kebobolan membayar gaji dan iuran lainnya yang nyatanya ASN-nya fiktif,” ujarnya.

Selain itu Sultan minta agar pembayaran dari pemerintah selama ini kepada ASN fiktif dapat ditelusuri dan diaudit, kemana uang pembayaran gaji sebanyak 97.000 ASN misterius dan tidak ada orangnya tersebut.

“Perlu juga diungkap apakah kejadian ini hanya persoalan data yang tidak diperbaharui atau mungkin ada unsur-unsur lainnya yang bersifat kesengajaan oknum tertentu. Maka selanjutnya mesti dipastikan secara transparan agar tidak menjadi tanda tanya bagi publik,” tegasnya lagi.

Adapun BKN pun meluncurkan program Pemutakhiran Data Mandiri (PDM) agar PNS bisa melakukan update data setiap waktu melalui aplikasi MYSAPK. Sehingga PNS bisa melakukan perubahan data sendiri, tidak perlu menunggu BKN.

Waktu pelaksanaan pemutakhiran data secara mandiri akan dimulai pada Juli-Desember 2021. Verifikasi akhir akan dilakukan oleh BKN dengan menyiapkan dokumennya dalam periode Agustus-Desember.

Melanjutkan pernyataannya, Senator dari Bengkulu itu juga meminta agar pemerintah pusat bersama pemerintah daerah agar gencar melakukan sosialisasi pemutakhiran data ASN tersebut. Jika tidak tersampaikan secara masif, maka data yang akan terhimpun tidak akan memiliki validitas seratus persen dari data yang ada.

“Persoalan data memang menjadi salah satu momok utama dalam pemerintahan kita. Dan masalah ini sangat memiliki urgensi untuk segera diperbaiki. Sebab tanpa informasi data yang benar, maka sudah bisa dipastikan kebijakan yang akan dihasilkan pasti tidak benar,” tutup Sultan Najamudin. (Ery)

Pos terkait