Tes TWK Ala BKN Tak Bisa Jadi Dasar Nonaktifkan 75 Penyidik KPK

  • Whatsapp
Tes TWK Ala BKN Tak Bisa Jadi Dasar Nonaktifkan 75 Penyidik KPK
Gedung KPK Jakarta.[dok]

Monitorindonesia.com – Anggota Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (Dewas KPK) Syamsuddin Haris mengatakan, alih status pegawai KPK menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN) seharusnya tidak merugikan pegawai KPK. Hal ini sesuai dengan pertimbangan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait uji formil dan materil UU Nomor 19 Tahun 2019 tentang KPK.

“Alih status pegawai KPK menjadi ASN semestinya tidak merugikan pegawai KPK. Hal ini juga ditegaskan dalam pertimbangan MK saat memutus judicial review terhadap UU Nomor 19 Tahun 2019 tentang KPK,” ujar Syamsuddin Haris, Senin (17/5/2021).

Bacaan Lainnya

Symasuddin Harris juga mengaku sepakat atas pernyataan Presiden Jokowi agar 75 pegawai KPK yang dibebastugaskan pimpinan KPK tidak serta merta dinonaktifkan. Menurutnya, tes wawasan kebangsaan ala BKN tidak bisa dijadikan dasar pemberhentian 75 pegawai yang dinyatakan tidak memenuhi syarat.

“Hasil tes wawasan kebangsaan yang bermasalah tidak bisa dijadikan dasar pemberhentian pegawai KPK,” kata Haris.

Presiden Jokowi telah menegaskan, TWK ala BKN terhadap 75 pegawai KPK yang tidak lolos tes tidak serta merta dijadikan dasar untuk memberhentikan pegawai KPK. Presiden Jokowi menegaskan KPK harus memiliki sumber daya manusia (SDM) terbaik dan berkomitmen tinggi dalam upaya pemberantasan korupsi.

Oleh karena itu, pengalihan status pegawai KPK menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN) harus menjadi bagian dari upaya untuk pemberantasan korupsi yang lebih sistematis.

“Hasil tes wawasan kebangsaan terhadap pegawai KPK hendaknya menjadi masukan untuk langkah-langkah perbaikan KPK, baik terhadap individu-individu maupun institusi KPK, dan tidak serta merta dijadikan dasar untuk memberhentikan 75 pegawai KPK yang dinyatakan tidak lolos tes,” ujar Presiden Jokowi saat memberikan keterangan pers di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (17/5/2021).

Ia mengatakan, apabila dianggap ada kekurangan masih terbuka peluang untuk memperbaiki melalui pendidikan kedinasan tentang wawasan kebangsaan dan perlu segera dilakukan langkah-langkah perbaikan pada level individu maupun organisasi.[Lin]

Pos terkait