BreakingNews
Berita DKPP Hari Ini Terbaru Terpopuler Terpercaya

Revisi UU Pemilu, Komisi II DPR Dorong DKPP Lepas dari Kemendagri
4 Februari 2025 19:34 WIB | Politik
Meragukan independensi DKPP

Tim Hukum RIDO Resmi Cabut Aduan di DKPP
13 Desember 2024 12:11 WIB | Politik
Tim Hukum RIDO Resmi Cabut Aduan di DKPP
![Langgar Kode Etik, Ketua KPU Jabar Ummi Wahyuni Dicopot Ketua KPU Jabar, Ummi Wahyuni [Foto: Ist]](https://monitorindonesia.com/storage/news/image/ummi-wahyuni.webp)
Langgar Kode Etik, Ketua KPU Jabar Ummi Wahyuni Dicopot
2 Desember 2024 16:14 WIB | Politik
Langgar Kode Etik, Ketua KPU Jabar Ummi Wahyuni Dicopot

Komisioner Bawaslu Surabaya Muhammad Agil Akbar Terseret Kasus Asusila
11 Oktober 2024 02:10 WIB | Hukum
Komisioner Bawaslu Surabaya Muhammad Agil Akbar Terseret Kasus Asusila

Anggaran DKPP untuk Tahun 2025 Naik 32,19 Persen
9 September 2024 15:53 WIB | Politik
Heddy merinci tiga poin anggaran untuk tahun 2025, dimana terdiri dari anggaran untuk belanja operasional, belanja barang, dan belanja modal.

Komisi II Gelar RDP dengan Penyelenggara Pemilu dan Pemerintah untuk Bahas 3 Rancangan Peraturan KPU dan Bawaslu
26 Agustus 2024 11:15 WIB | Politik
Kata Doli, RDP ini sebenarnya sudah direncanakan sejak 2 minggu lalu sebelum putusan Mahkamah Konstitusi (MK) tentang ambang batas pencalonan pilkada.

Seruan Penyelenggara Pemilu 2001-2023: KPU Harus segera Eksekusi Putusan MK 60
22 Agustus 2024 09:17 WIB | Politik
Forum penyelenggara Pemilu 2001-2023 mendesak Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI agar segera mengeksekusi putusan Mahkamah Konstitusi soal syarat pencalonan kepala daerah termasuk syarat usia.

Siapa Bakal Kena 'Getah' Akibat Ulah Eks Ketua KPU RI Hasyim Asy'ari?
25 Juli 2024 08:09 WIB | Investigasi
Hasyim divonis bersalah atas perbuatan asusilanya terhadap salah seorang PPLN untuk wilayah Eropa. DKPP juga meminta Badan Pengawas Pemilihan Umum untuk mengawasi pelaksanaan putusan tersebut.

KPU Dilaporkan ke DKPP soal Pencalonan Kepala Daerah
25 Juli 2024 07:19 WIB | Politik
KPU RI dilaporkan ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) RI terkait Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota.

Pegiat Demokrasi Adesvandry Laporkan KPU Muna Barat ke DKPP
12 Juli 2024 12:24 WIB | Nusantara
Pegiat Demokrasi Adesvandry Laporkan KPU Muna Barat ke DKPP

Daftar Panjang Kebobrokan KPU RI - Seluruh Komisioner Harus Diganti!
10 Juli 2024 13:17 WIB | Politik
Pemecatan Hasyim Asy'ari sebagai Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI menambah panjang daftar kebobrokan di internal lembaga penyelenggaraan pemilu tersebut.

Eks Menkopolhukam Mahfud MD Minta Seluruh Komisioner KPU Dipecat Sebelum Pilkada 2024
8 Juli 2024 11:06 WIB | Politik
Atas hal itu kata Mahfud, KPU menurutnya sudah tidak layak menjadi penyelenggara pemilu, dan ia pun meminta secara tegas agar seluruh Anggota KPU RI dibebastugaskan dari jabatannya sebelum Pilkada 2024 pada November mendatang.
![Balada Cinta Ketua KPU Hasyim Asy'ari, Pandangan Pertama Turun ke Hati hingga Apartemen Puri Emporium Cindra Aditi Teja Kinkin dan Hasyim Asy'ari. [Foto: Ist]](https://monitorindonesia.com/storage/news/image/cindra.webp)
Balada Cinta Ketua KPU Hasyim Asy'ari, Pandangan Pertama Turun ke Hati hingga Apartemen Puri Emporium
7 Juli 2024 12:59 WIB | Investigasi
Balada cinta pandangan pertama turun ke hati mantan Ketua KPU Hasyim Asy'ari kepada seorang anggota PPLN Amsterdam Cindra Aditi Teja Kinkin berujung kepada pemecatan dirinya sebagai Ketua Komisi Pemilian Umum RI oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP)

Komisi II Ingatkan DKPP Tak Berpuas Diri Usai Pecat Hasyim
6 Juli 2024 15:47 WIB | Politik
Kata Teddy, DKPP sebagi mitra kerja Komisi II harus terus mengawasi dan menindaklanjuti setiap pelanggaran yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu secara tegas dan adil sesuai kewenangannya.

Anggota KPU Minta Putusan DKPP Terhadap Hasyim Tak Dibawa ke Ranah Keluarga
6 Juli 2024 10:53 WIB | Politik
Menurutnya, keluarga Hasyim tidak menjadi bagian dari kasus pelanggar etik penyelenggara pemilu. Sebab, KPU menemukan ada banyak sekali pemberitaan yang menyeret keluarga Hasyim.