Tuding Pemerintah, AHY Didesak Minta Maaf ke Presiden Jokowi

  • Whatsapp
Tuding Pemerintah, AHY Didesak Minta Maaf ke Presiden Jokowi
AHY.[dok.net]

Monitorindonesia.com – Kementerian Hukum dan HAM menolak permohonan pengesahan Partai Demokrat (PD) hasil KLB Sibolangit, Sumatera Utara pimpinan Moeldoko. Penolakan tersebut mambuktikan bahwa pemerintah tidak ikut campur tangan atas polemik yang terjadi di internal PD.

Padahal, sebelumnya kubu PD pimpinan AHY menuding adanya campur tangan pemerintah di kasus internal Demokrat. “Menurut kesaksian dan testimoni banyak pihak yang kami dapatkan, gerakan ini melibatkan pejabat penting pemerintahan yang secara fungsional berada di dalam lingkaran kekuasaan terdekat dengan Presiden Joko Widodo,” kata AHY di Kantor DPP Partai Demokrat, Senin, 1 Februari.

Bacaan Lainnya

Pengamat politik Karyono Wibowo mengatakan, penolakan kubu KLB menunjukkan sikap pemerintah tetap obyektif dalam menyikapi dualisme kepemimpinan PD. Sikap pemerintah yang menolak permohonan pengesahan kepengurusan DPP PD  hasil KLB telah menggugurkan tudingan AHY menggunakan kekuasaan istana untuk mengambil-alih kepemimpinan Demokrat.

Oleh karena itu, kata Karyono, dengan adanya keputusan Kemkumham ini, kubu AHY semestinya meralat dan mencabut pernyataan sebelumnya yang berkaitan dengan tudingan ke pihak istana.

“Keputusan Kemenkumham ini mematahkan semua tuduhan kubu Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) terhadap pemerintah. Sebaiknya kubu AHY mencabut pernyataan sebelumnya,” kata Karyono melalui keterangannya, Jumat (2/4/2021).

Lebih lanjut, Karyono mengatakan, jika kubu AHY tidak meralat dan mencabut pernyataan yang menyudutkan Moeldoko dan pemerintah, dikhawatirkan bisa menimbulkan fitnah. Hal ini bisa menimbulkan persepsi negatif terhadap kubu AHY.

“Dengan keputusan Kemenkumham ini sebaiknya ditindaklanjuti kubu AHY dengan meralat pernyataan sebelumnya agar tidak menimbulkan fitnah,” tandasnya.[man]

Pos terkait