Novel Cs Tak lolos TWK, ICW Endus Habisi Lembaga KPK

  • Whatsapp
twk-novel-cs-tak-lolos
Peneliti ICW Kurnia Ramadhana.

Monitorindonesia.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Badan Kepegawaian Negara (BKN) telah selesai menggelar Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) bagi lebih dari 1.300 pegawainya dalam proses alih status menjadi ASN. Namun dikabarkan penyidik senior KPK Novel Baswedan dan penyidik terbaik lainnya tidak lolos dalam tahap seleksi TWK tersebut.

Indonesia Corruption Watch (ICW) menilai TWK telah dirancang sejak awal untuk tidak meloloskan Novel Baswedan Cs masuk dan bekerja di KPK. Menurut ICW, penyingkiran Novel Cs merupakan episode akhir dari upaya memberangus KPK.

Bacaan Lainnya

“ICW beranggapan ketidaklulusan sejumlah pegawai dalam tes wawasan kebangsaan telah dirancang sejak awal sebagai episode akhir untuk menghabisi dan membunuh KPK,” kata peneliti ICW Kurnia Ramadhana, Selasa (4/5/2021).

Ramadhana mengungkap sinyal untuk tiba pada kesimpulan itu terlihat secara jelas dan runtut, mulai dari merusak lembaga antirasuah dengan UU KPK baru. Ditambah dengan kontroversi kepemimpinan Firli Bahuri, dan kali ini pegawai-pegawai yang dikenal berintegritas disingkirkan.

Dia menilai kondisi karut marut ini juga tidak bisa begitu saja dilepaskan dari peran Presiden Joko Widodo dan segenap anggota DPR. Menurutnya, kesepakatan Jokowi maupun DPR justru melahirkan revisi Undang-undang KPK yang mendapat penolakan dari masyarakat.

Alih-alih memperkuat, yang terlihat justru skenario untuk mengeluarkan KPK dari gelanggang pemberantasan korupsi di Indonesia,” tegasnya..

Sekjen KPK Cahya Harefa membantah hasil tes ASN terhadap pegawai KPK bocor kepada publik. Cahya mengklaim, hasil tes tersebut masih disegel dan belum diumumkan bahkan di internal KPK.

“Saat ini, hasil penilaian asesmen TWK (tes wawasan kebangsaan) tersebut masih tersegel dan disimpan aman di Gedung Merah Putih KPK dan akan diumumkan dalam waktu dekat sebagai bentuk transparansi kepada seluruh pemangku kepentingan KPK,” kata Sekjen KPK Cahya H Harefa dalam keterangannya, di Jakarta, Selasa (4/5/2021).

Cahya mengatakan secara kelembagaan, KPK tunduk kepada peraturan bahwa pengalihan pegawai KPK menjadi ASN merupakan amanat Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

KPK bekerja sama dengan BKN menggelar asesmen wawasan kebangsaan bagi seluruh pegawai tetap dan pegawai tidak tetap KPK yang menjadi salah satu rangkaian proses alih stasus tersebut.

Adapun materi dalam asesmen wawasan kebangsaan, yaitu integritas berbangsa untuk menilai konsistensi perilaku pegawai apakah sesuai dengan nilai, norma, dan etika organisasi dalam berbangsa dan bernegara.

Selanjutnya, netralitas ASN untuk menilai ketidakberpihakan pegawai pada segala bentuk pengaruh manapun dan pihak siapapun.
Selain itu, antiradikalisme untuk menilai kesetiaan pegawai terhadap Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan pemerintah yang sah.[man]

Pos terkait