Ujang Komaruddin Ragukan Kapasitas Puan untuk Jadi ‘Orang Nomor Satu’

  • Whatsapp
Ujang Komaruddin Ragukan Kapasitas Puan untuk Jadi 'Orang Nomor Satu'
Ujang Komarudin.

Monitorindonesia.com – Ketua DPP PDI Perjuangan yang juga Ketua DPR RI Puan Maharani disebut sebagai salah satu kandidat calon presiden (capres) 2024. Namanya selalu muncul dalam setiap survey, meski tingkat elektabilitasnya belum memuaskan.

Terkait elektabilitas Puan yang belum memuaskan itu, pengamat politik Ujang Komarudin kepada wartawan, Kamis (10/6/2021) mengatakan, kelayakan seorang tokoh politik untuk maju dalam pilpres hanya rakyat lah yang menentukan.

“Rakyat sangat menentukan kemenangan seseorang dalam ajang pesta demokrasi, termasuk pemilihan presiden. Jadi soal layak atau tidak layak itu biar rakyat yang tentukan,” kata Ujang.

Mengenai peluang Puan dalam pilpres 2024 nanti, Ujang melihat ada kecenderungan bahwa partainya justru mau memaksakan dia sebagai calon wakil presiden (cawapres), meski elektabilitasnya belum kelihatan.

Penilaian ini didasarkan dari ucapan Ketua DPD PDIP Jawa Tengah (Jateng), Bambang Wuryanto yang bocor ke media dan ramai dibicarakan di media sosial yaitu seperti tag line produk minuman dingin.

“Siapa pun capres nya, cawapresnya Puan Maharani,” kata pengamat dari Universitas Al Azhar Jakarta ini, seperti mengutip ucapan Bambang tersebut.

Menjawab pertanyaan, dosen di Universitas Al Azhar Indonesia ini juga mengatakan, kapasitas Puan Maharani untuk menjadi orang nomor satu atau orang nomor dua di Indonesia masih diragukan.

Rakyat kata dia, memang meragukannya. Tetapi Puan punya nilai tambah, yaitu punya jabatan di lembaga legislatif dan pernah di eksekutif sebagai Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat dan Kebudayaan (PMK).

“Tapi persoalannya, dia punya jabatan terus. Kalau kemarin itu sebagai Menko PMK, maka sekarang Ketua DPR,” kata Ujang seraya menyatakan bahwa jabatan yang diembannya itu mestinya bisa jadi modal politik.

Sayang kata Ujang, faktanya tidak demikian, dan tidak bisa jadi modal politik, karena Puan Maharani sebagai Ketua DPR dianggap lebih berkolaborasi dengan pemerintah, bukan dengan rakyat.

“Jadi rakyat, banyak kecewanya, pada hal rakyat menjadi penentu,” demikian Ujang Komarudin. (Ery)

Pos terkait