Tok! MK Tolak Uji Materi Revisi UU KPK

  • Whatsapp
izin-dewas-kpk
Gedung MK Jakarta. [Ist]

Monitorindonesia.com – Gugatan judicial review atau uji materi Undang – Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ditolak oleh Mahkamah Konstitusi (MK).

“Menolak permohonan para pemohon untuk seluruhnya,” kata Ketua MK Anwar Usman saat membacakan putusan permohonan, yang disiarkan di YouTube MK RI, Selasa (04/5/2021).

Bacaan Lainnya

MK berpendapat dalil para pemohon yang menyatakan UU KPK tidak melalui program legislasi nasional dan terjadi penyelundupan hukum tak memiliki dasar hukum.  MK juga berpendapat, UU KPK sudah memenuhi asas kejelasan tujuan.

Hakim menegaskan, dengan dicantumkannya maksud dan tujuan penyusunan UU di Penjelasan Umum, maka telah memenuhi asas kejelasan tujuan.

Tim Advokasi uji materi UU KPK terdiri atas mantan pimpinan KPK Agus Rahardjo, Laode Muhamad Syarif, Saut Situmorang dan lainnya. Perkara ini bernomor 79/PUU-XVII/2019.

Tim Advokasi UU KPK dalam dalil permohonannya menilai UU KPK cacat prosedural. Hal itu trutama pada bagian Perencanaan, Penyusunan, dan Pembahasan yang dilandasi oleh lima bangunan argumentasi.

Agus Rahardjo yang juga mantan komisioner KPK tersebut berdalil pembentukan UU KPK melakukan penyelundupan hukum dalam proses perencanaan dan pembahasan perubahan undang-undang. Dalam permohonannya tim advokasi juga menuntut agar UU KPK dinyatakan cacat formil sehingga batal demi hukum.

Pemohon juga mendalilkan soal KPK tidak diundang dalam pembahasan revisi UU KPK. Pembahasan UU KPK hanya mengikutsertakan dua perwakilan pemerintah, yaitu Menteri Hukum dan HAM dan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Dalil ini juga dinilai hakim MK tidak beralasan menurut hukum. MK berpendapat KPK yang menolak untuk dilibatkan meski sudah diundang dalam pembahasan di DPR.

“MK berpendapat permohonan para pemohon tidak beralasan menurut hukum seluruhnya,” kata Hakim.

Hanya ada satu orang hakim MK  Wahiduddin Adams yang memiliki pendapat berbeda atas pemohonan uji materi tersebut. Wahiduddin berpendapat MK seharusnya mengabulkan permohonan uji materi UU KPK.[Lin]

Pos terkait