Untuk Memotivasi, Pejabat DKI Diwajibkan Teken Surat Siap Mundur

  • Whatsapp
Untuk Memotivasi, Pejabat DKI Diwajibkan Teken Surat Siap Mundur

Monitorindonesia.com – Pemprov DKI Jakarta memberikan dua pilihan kepada pejabat yang tidak sanggup memenuhi target kerja yaitu mengundurkan diri atau diberhentikan.

Untuk opsi mengundurkan diri, hal itu dipertegas dengan diwajibkannya calon pejabat untuk menandatangani surat pernyataan siap mundur.

Asisten Pemerintahan (Aspem) Sekretariat Daerah DKI Jakarta Sigit Wijatmoko mengatakan, surat pernyataan harus ditandatangani setelah mengucapkan sumpah dan janji jabatan.

“Isi surat pernyataan itu apabila jika tidak mencapai kinerja yang ditetapkan maka siap mengundurkan diri,” kata Sigit di Jakarta, Selasa (25/5/2021).

Sigit melanjutkan, Pemprov DKI akan tetap melakukan evaluasi terhadap kinerja setiap pejabat. Bagi yang dinilai tidak memenuhi target, akan ada sanksi ringan berupa penundaan pembayaran tunjangan perbaikan penghasilan hingga pemotongan tunjangan jabatan.

“Bagi yang prestasinya kurang tentu kita akan review, apa yang jadi penyebabnya. Ini biasanya peringatan pertama dengan penundaan tunjangan. Kita tunda pembayaran Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP)-nya. Peringatan kedua dipotong sesuai proporsinya,” urai dia.

Dengan begitu, Sigit menuturkan, para pejabat eselon II yang sudah menandatangani surat pernyataan tetap diberi kesempatan untuk perbaikan. Opsi terakhir adalah mengundurkan diri sesuai surat pernyataan yang ditandatangani apabila kinerjanya tidak menunjukkan peningkatan.

“Ruang perbaikan diberikan, tapi jika tidak bisa penuhi tentu kita bisa mengambil langkah. Dan ini sesuatu yang sudah dia akad kan pada saat melaksanakan pelantikan. Tentu tidak dalam perspektif mempermalukan seseorang tapi lebih pada hal terukur,” beber Sigit.

Sigit menambahkan, surat pernyataan siap mundur semata-mata untuk memotivasi untuk mengembangkan diri. Termasuk mengembangkan organisasinya. Sehibgga para pejabat bisa mempertanggungjawabkan hasil kerjanya.

“Tidak hanya persoalan menyelesaikan kinerja tapi tapi juga bagaimana harus bisa menggerakkan organisasinya,” pungkas dia. (Zat)

Pos terkait