Wacana Reshuffle Bikin Gaduh, Presiden Jokowi Perlu Angkat Bicara

  • Whatsapp
Wacana Reshuffle Bikin Gaduh, Presiden Jokowi Perlu Angkat Bicara
Logo Seknas Jokowi.

Monitorindonesia.com – Presiden Joko Widodo (Jokowi) perlu angkat bicara terkait wacana reshuffle (perombakan) kabinetnya. Bahkan sebaiknya ada penegasan (Jokowi), tidak ada kocok ulang kabinet, kecuali hanya mengisi kursi Menteri Investasi, sebagai nomenklatur baru dalam Kabinet Indonesia Maju (KIM).

Demikian saran dari Sekretaris Jenderal (Sekjen) Sekretariat Nasional (Seknas) Jokowi, Dedy Mawardi menjawab wartawan di Jakarta, Rabu (21/4/2021), terkait wacana reshuffle kabinet yang justru menimbulka kegaduhan.

Bacaan Lainnya

Untuk menghindari kegaduhan, lanjut Dedi, Seknas menyarankan Presiden Jokowi sebaiknya menyampaikan langsung ke masyarakat bahwa tidak ada menteri yang direshuffle, yang ada penambahan menteri baru untuk kementerian investasi.

“Mengapa presien harus bicara? Kami mencermati ada sedikit kegaduhan sejak disahkannya pembentukan Kementerian Investasi dan peleburan Kementerian Ristek ke Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud),” katanya.

Pasalnya, sambung Dedi, reshuffle kabinet tiba-tiba mencuat kepermukaan, pada hal wacana tersebut belum jelas kebenarannya. Beberapa pihak menyebut sejumlah nama untuk mengisi kursi Menteri Investasi dan Mendikbud/Ristek. Selain itu, juga ikut menyasar beberapa menteri yang dianggap layak untuk di reshufflle.

“Jadk wacana reshuffle ini pun seperti isu liar yang terus menarik perhatian publik.
Karena itu lah, kami dari Seknas Jokowi menyarankan Presiden Jokowi perlu angkat bicara memberi penjelasan dan penegasan, sehingga setelah itu tidak ada lagi kegaduhan seperti sekarang ini,” ujarnya seraya menambahkan bahwa penjelasan langsung dari Presiden agar isu reshuffle gak rame seperti sekarang ini.

Lebih lanjut dikatakan Dedi, seandainya pun ada reshuffle kabinet saat ini, diyakini tidak akan bisa memberi perubahan pada kinerja kementerian yang dipimpin menteri baru untuk mewujudkan keinginan Presiden Jokowi sendiri. Alasannya, karena yang mengurusi kementerian bukan lah menteri semata, tetapi jaringan birokasi di bawah menteri yang musti dirubah visi dan misi agar sejalan dengan visi misi Presiden.

“Menurut saya, gonta  ganti menteri itu bukan solusi dari masalah, tapi reshuffle itu sendiri yang sebenarnya bisa jadi masalah dari jebloknya kinerja. Contoh konkrit itu  seperti apa yang terjadi di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dalam kasus hilangnya nama KH Hasyim Ashari dari Kamus Sejarah,” sebut Dedy.

Meski demikian, Seknas Jokowi kata dia lagi, tetap mendukung apabila Presiden Jokowi merombak kabinetnya. Hanya disarankan, perombakan tersebut supaya  tidak dilakukan setiap tahun, kecuali menteri yang gagal mewujudkan program atau kebijakan Presiden. (Ery)

Pos terkait