Yenti Garnasih: Rencana Kejagung Melelang Aset Milik Asabri, Dasar Hukumnya Tak Jelas

  • Whatsapp
Yenti Garnasih: Rencana Kejagung Melelang Aset Milik Asabri, Dasar Hukumnya Tak Jelas
Yenti Garnasih.

Monitorindonesia.com – Dekan Fakultas Hukum Universitas Pakuan, Yenti Garnasih menyoroti rencana Kejaksaan Agung (Kejagung) melelang sejumlah barang bukti terkait kasus dugaan korupsi pengelolaan keuangan dan dana investasi di PT Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ASABRI).
“Mekanisme pelelangan itu sendiri, dasar hukum nya tidak memadai,” kata Yenti kepada wartawan di Jakarta, Senin (17/5/2021).

Diketahui, keputusan itu dilakukan Korps Adhyaksa karena terbebani biaya pemeliharaan aset sitaan. Bahkan sejumlah barang yang disita kejaksaan ternyata ditengarai banyak yang tidak terkait kasus tindak pidana korupsi yang dituduhkan, termasuk adanya pernyataan hutang piutang dan barang yang dijaminkan ke pihak ketiga.

Bacaan Lainnya

Yenti beralasan Kejagung hanya berpatokan dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dalam melakukan lelang

“Terlalu minim jika berpegangan pada KUHAP saja, sementara korupsi ini kan sudah di luar KUHAP. Mestinya sudah punya perangkat sendiri, KUHAP itu kan untuk mencuri biasa, pidana biasa,” tambahnya.

Dia berpendapat aset yang masih berstatus hutang dan tak terkait kasus korupsi seharusnya tidak dipermasalahkan kejaksaan.

“Sepanjang harta tersebut dapat dibuktikan kepemilikannya yang bukan hasil korupsi, hutangpun oke. Tapi kalau terbukti hasil korupsi tetap jadi masalah,” kata dia.

Menurut Yenti, pelelangan ini membutuhkan kehadiran UU Perampasan Aset sebagai payung hukum. Dia menilai selama ini pemangku kebijakan Tanah Air kurang responsif dengan kejahatan ekonomi yang kerap menjerat tersangka kasus tindak pidana pencucian uang (TPPU).

Rencana pelelangan aset sitaan ASABRI dicetuskan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (JAM-Pidsus) Kejagung Ali Mukartono. Menurut dia, mekanisme pelelangan diatur dalam Pasal 45 KUHAP.

“Kan boleh Pasal 45 KUHAP, dengan biaya penyimpanan terlalu tinggi. Kita terbatas biayanya,” kata Ali.Sementara itu, Direktur Penyidikan JAM-Pidsus Kejagung Febrie Ardiansyah proses pelelangan akan melibatkan Pusat Pemulihan Aset (PPA) Kejagung. “PPA sudah koordinasi ke Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) untuk menilai asetnya, nanti yang lelang KPKNL (Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang),” jelas Febrie. (Ery)

#Yenti Garnasih
#Yenti Garnasih menyoroti  Kejagung

Pos terkait