Yenti Garnasih: Tantangan Penegakan Hukum dan Peradilan Pidana Cukup Berat

  • Whatsapp
Yenti Garnasih: Tantangan Penegakan Hukum dan Peradilan Pidana Cukup Berat
Ketua Umum Pengurus Pusat Masyarakat Hukum Pidana dan Kriminologi Indonesia (MAHUPIKI) Yenti Garnasih.[Foto/Ist]

Monitorindonesia.com – Pengurus Pusat Masyarakat Hukum Pidana dan Kriminologi Indonesia (MAHUPIKI) menggelar Halal Bihalal sekaligus Dialog antar Pengurus dan anggota pada Minggu (23/5/2021).

Acara yang digelar secara virtual melalui Zoom Meeting ini, dibuka oleh Ketua Umum MAHUPIKI, Yenti Garnasih yang diikuti oleh para pengurus pusat dan anggota yang tersebar di seluruh Indonesia.

Bacaan Lainnya

Dalam sambutannya, Yenti Garnasih menyampaikan sebagai organisasi profesi yang berkomitmen dalam bidang kajian dan penegakan hukum pidana di Indonesia, pihaknya berharap organisasi tersebut bisa semakin maju dan terus berkarya untuk kemajuan bangsa.

Tidak hanya dengan terus melaksanakan kajian dan pengembangan dari sisi ilmu (akademik), namun juga memberikan sosialisasi dan masukan yang bermanfaat bagi penanganan dan upaya penegakan hukum pidana dan kriminologi di Indonesia.

“Diantaranya dengan memberikan berbagai masukan berharga dalam penyusunan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) dan RUU KUHAP yang saat ini tengah dalam proses pembahasan,” ujar Yenti, Minggu (23/5/2021).

Sebagaimana diketahui, para akademisi yang masuk dalam tim perumus RKUHP semuanya adalah anggota MAHUPIKI.

Pakar Hukum TPPU yang juga Dekan Fakultas Hukum Universitas Pakuan Bogor ini menambahkan, sebagai organisasi profesi yang mewadahi para pakar dan praktisi hukum pidana, MAHUPIKI berkewajiban untuk ikut mengawasi proses serta berjalannya penegakkan hukum pidana dan sistem peradilan pidana yang baik.

Yenti menambahkan tantangan dalam sistem penegakkan hukum dan peradilan pidana di Indonesia saat ini cukup berat. Terutama dalam kasus hukum yang terkait dengan upaya pemberantasan korupsi dan TPPU, narkotika, kejahatan perbankan serta pelecehan sexual pada anak-anak.

Kasus lainnya adalah kejahatan yang memanfaatkan dan menggunakan teknologi internet atau cyber crime, serta penyebaran hoax yang sangat masif.

Di sisi lain, Yenti juga menyoroti perlunya kajian akademis terkait payung hukum dalam penyelenggaraan atau proses peradilan pidana online. Dimana dalam situasi pandemi saat ini belum dimungkinkan menggelar peradilan secara offline.

Untuk menyikapi berbagai tantangan ini, ke depan pihaknya sudah mempersiapkan berbagai agenda untuk peningkatan kapasitas dan kompetensi para anggota, diantaranya dengan berbagai pelatihan dan up grading untuk para dosen pidana dan mengembangkan jurnal ilmiah terkait bidang ilmu hukum pidana dan kriminologi.[mar]

Pos terkait