Polda Bali Ultimatum Kalangan Finance, Stop Pakai Debt Colector!

Adelio Pratama
Adelio Pratama
Diperbarui 27 Juli 2021 19:39 WIB
“Mekanisme dan prosedur hukum pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia, berlaku sama dengan pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Untuk itu, kami imbau kepada finance agar tidak menggunakan pihak ketiga dalam eksekusi jaminan fidusia.” Denpasar, Monitorindonesia.com - Wadir Reskrimsus Polda Bali AKBP Ambariyadi Wijaya, menegaskan kepada para perusahaan jasa pembiayaan alias finance jangan lagi memakai penagih hutang alias debt collector. Ia menyatakan itu berlatar kasus pembunuhan oleh penagih hutang yang terjadi beberapa waktu lalu karena masalah kredit macet nasabah suatu perusahaan jasa pembiayaan. "Menyayangkan peristiwa yang terjadi di Monang Maning, Denpasar, sampai merenggut korban jiwa. Padahal semua sudah tertuang secara jelas dalam aturan, bagaimana pihak kreditur menarik jaminan fidusia, apabila pihak debitur tidak bisa melaksanakan kewajibannya," kata Wijaya, dalam keterangan pers bersama OJK dan perusahaan jasa pembiayaan, di Denpasar, Bali, dikutip Antara, Selasa (27/7/2021). Ia mengatakan ada beberapa hal menjadi catatan yang harus dipatuhi perusahaan jasa pembiayaan. Yakni, seluruh perusahaan mematuhi aturan yang telah ada, sesuai UU Nomor 42/1999 tentang Jaminan Fidusia. Selain itu, perusahaan jasa pembiayaan juga sepakat dengan OJK agar dalam pelaksanaan tugas di lapangan tetap berpedoman pada Peraturan OJK Nomor 35/POJK.05/2018 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan. Selanjutnya, berpedoman dengan Perkap Nomor 8/2011 Tentang Pengamanan Eksekusi Jaminan Fidusia dan Putusan MK Nomor 18/PUU-XVII/2019 tentang Jaminan Fidusia agar tercipta kondisi yang baik. OJK sudah pernah melayangkan surat pemberitahuan bernomor S-152/NB.22/2021 tanggal 17 Mei 2021 kepada seluruh direksi perusahaan pembiayaan terkait kerja sama dengan pihak ketiga dan/atau penggunaan tenaga alih daya untuk fungsi penagihan. Ia mengatakan bahwa pertemuan ini bertujuan sebagai upaya preventif dan preemtif Polri agar peristiwa pembunuhan karena masalah kredit yang terjadi di Jalan Subur, Monang Maning, Denpasar, tidak terjadi lagi. Berdasarkan Perkap Nomor 8/2011, perusahaan pembiayaan dimungkinkan untuk meminta bantuan kepada polisi untuk melakukan pengamanan guna menguasai fisik dari benda yang diikat jaminan fidusia. Ia bilang, masih banyak ditemukan tindakan penagih hutang yang tidak sesuai dengan peraturan berlaku, bahkan mengarah ke perbuatan melawan hukum. Berdasarkan KUHP, tindakan mereka bisa mengarah ke tindak pidana, salah satunya adalah pasal 368 KUHP tentang tindak pidana pemerasan. “Untuk itu, pihak finance dalam melakukan proses pemberian kredit (survei) dilakukan kepada calon debitur agar lebih teliti dan hati-hati,” kata dia. “Segala mekanisme dan prosedur hukum dalam pelaksanaan eksekusi sertifikat jaminan fidusia harus dilakukan dan berlaku sama dengan pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Untuk itu, kami mengimbau kepada finance agar tidak menggunakan pihak ketiga (eksternal polisi) dalam melakukan eksekusi jaminan fidusia,” katanya.

Topik:

debt collector Premanisme Polda Bali finance Fidusia

Berita Sebelumnya

Tranfers Bantuan Rp 2 Triliun dari Keluarga Akidi Tio Terganjal Proses Panjang

Berita Selanjutnya

Perempat Final Bulutangkis Olimpiade Tokyo 2020 : Minions di Tantang Wakil Malaysia

Berita Terkait

Nasional
Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan, Hasan Nasbi [Foto: Ist]

GRIB Jaya Kuasai Lahan BMKG, PCO: Pemerintah Hilangkan Premanisme, Bukan Ormas

26 Mei 2025 15:45 WIB

Nusantara
Ilustrasi

Polisi Amankan 7 Debt Collector di Depok, Ada yang Bawa Senpi!

15 Mei 2025 16:30 WIB

Nusantara
Polda Jateng Berantas Premanisme, Ratusan Orang Diamankan (Foto: Repro)

Polda Jateng Tak Main-main, Ratusan Orang Diamankan dalam Aksi Bersih Premanisme

11 Mei 2025 21:14 WIB

Nasional
Anggota Komisi II DPR RI Fraksi PKB, Indrajaya. (Dok.MI)

Dukung Kemendagri Tindak Tegas Ormas Berkedok Preman: Negara Tak Boleh Kalah

9 Mei 2025 13:47 WIB

Nasional
Anggota Komisi II DPR RI Fraksi PKB, Indrajaya. (Dok.MI)

Dukung Kemendagri Tindak Tegas Ormas Berkedok Preman: Negara Tak Boleh Kalah

9 Mei 2025 13:47 WIB

Politik
Gubernur Jawa Barat (Jabar), Dedi Mulyadi (Foto: Ist)

Komisi III DPR Dukung Dedi Mulyadi Tertibkan Premanisme

24 April 2025 21:00 WIB