Terkait Kasus Covid-19, Ahli Epidemiologi Nilai Pengimputan Data Kemenkes Sangat Buruk

Monitorindonesia.com - Ahli Epidemiologi Lapangan, Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed) dr. Yudhi Wibowo menilai, penginputan data yang dilakukan oleh Kementerian Kesehatan (Kemenkes) sangat buruk, bukan hanya soal data kematian, tetapi juga soal data perkembangan kasus baru Covid-19. "Data-data yang ada, dasarnya dari asesmen data yang diolah oleh Kementerian Kesehatan, tapi maaf masalah penginputan datanya jelek, cukup lama data kasus baru yang diinputkan," kata Yudhi Wibowo kepada wartawan di Jakarta, Kamis (12/8/2021). Seperti diketahui, Menko Maritim dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan, Selasa (9/8/2021) mengumumkan pemerintah memutuskan untuk tidak mengeluarkan angka kematian warga terinfeksi virus corona dari indikator penilaian Covid-19. Sebab, alur data pencatatan kematian di Indonesia masih belum real time. Pemerintah beralasan kematian yang diumumkan harian oleh pemerintah, bukan kumulatif kasus di hari yang sama, melainkan sumbangan beberapa kasus kematian yang terjadi di beberapa hari sebelumnya. Kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat atau Level IV ini, menurut Yudhi, dasarnya adalah dari hasil assesment data yang diolah oleh Kemenkes, dan kalau tidak salah itu data dari NAR atau New All Record. Tapi sayangnya, NAW ini ternyata tidak bisa real time gitu, ada masalah penginputan data yang delay (penundaan) nya cukup. "Bayangkan ada satu fasilitas pelayanan kesehatan (fasyankes), yang harus mengikut data kasus baru yang terkonfirmasi maupun kematian itu bisa dielay 50% lebih, dan beberapa hari gitu. Jadi kalau sekarang disebut diinputkan itu timbul lonjakan. Akhirnya ap? Karena datatidak real time," terangnya. Padahal menurut Yudhi, kebijakan PPKM Darurat atau Level IV ini kebijakan yang sangat strategis, karena sangat mempengaruhi atau berdampak luas sekali di masyarakat. Selain itu, yang kemarin agak kurang tepat juga, kenapa malah indikator kematiannya dihilangkan padahal WHO jelas menyebutkan bahwa indikator kematian itu harusnya ada. "Jadi kalau pun alasannya karena tadi permasalahan data, menurut saya seharusnya segera diperbaiki. Kemudian kalau kita mau lihat aplikasi yang ada dari Kemenkes, terkait dengan assessment ini saya lihat hampir semua terkait testing maupun tracing itu terbatas, dan ini hampir semua daerah terbatas. Ini masalah menurut saya," katanya. Jadi, lanjut Yudhi, kapasitas dengan 3T tadi kapasitas testing, tracing dan treatment itu mohon betul-betul dievaluasi gitu ya. Saya ingat betul, hanya evaluasi pertama periode PPKM Darurat yang betul-betul dilakukan, karena di Kemneterian Dalam Negeri (Kemendagri), atas target pastinya ada, dan setiap daerah itu sudah ditentukan. "Tapi setelah itu maaf, saya tidak mendengar lagi. Tapi kalau melihat data di Kemenkes ini aplikasi ini hampir saya cek seharian tadi semua itu, hampir terbatas untuk testing, apalagi tracing," katanya. Tracing itu, menurut penilaian dia, kasus lacaknya satu banding tiga paling tidak. Padahal sebenarnya, kalau dari sisi pemerintah itu adalah tugasnya 3T dan vaksin betul sekali. Apalagi, vaksin ini memang seperti tadi disebutkan di Amerika ternyata cukup melindungi untuk terjadi kasus kasus yang fatal. "Jadi 3T satu vaksin ini harusnya betul-betul menjadi tanggungjawab pemerintah, dan tanggungjawab masyarakat itu adlah 3M (memakai masker, mencuci tangan, serta menjaga jarak dan menghindari kerumunan)," pungkasnya. (Ery)