Korupsi Ditjen Pajak, KPK Cecar Konsultan Bank Panin

Adrian Calvin
Adrian Calvin
Diperbarui 20 Agustus 2021 13:59 WIB
Monitorindonesia.com - Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah memeriksa konsultan pajak PT Bank Pan Indonesia (Bank Panin) Veronika Lindawati dan Agus Susetyo terkait aliran uang senilai puluhan miliar rupiah kepada Dadan Ramdani selaku Kepala Subdirektorat Kerja Sama dan Dukungan Pemeriksaan pada Ditjen Pajak dan Angin Prayitno Aji selaku Direktur Pemeriksaan dan Penagihan Ditjen Pajak periode 2016-2019. "Veronika Lindawati (konsultan pajak) dan Agus Susetyo (konsultan pajak), dikonfirmasi antara lain terkait dengan dugaan kesepakatan dan penyerahan sejumlah uang kepada tersangka APA (Angin Prayitno Aji) dan tersangka DR (Dadan Ramdani)," kata Plt Jubir KPK, Ali Fikri dalam keterangannya, Jumat (20/8/2021). Selain Veronika dan Agus, pada Kamis kemarin, tim penyidik juga memeriksa Direktur Pemeriksaan dan Penagihan Ditjen Pajak, Irawan Afrizal. Dalam pemeriksaan itu, tim penyidik mencecar Irawan mengenai gaji Angin dan Dadan selaku pejabat Ditjen Pajak. "Irawan Afrizal ( PNS Dirjen Pajak/Direktur Pemeriksaan dan Penagihan), dikonfirmasi antara lain terkait dengan berbagai pendapatan yang sah diantara gaji dari tersangka APA dan tersangka DR," katanya. KPK baru menetapkan enam tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi penerimaan hadiah atau janji terkait dengan pemeriksaan perpajakan tahun 2016 dan tahun 2017 pada Dirjen Pajak. Ketua KPK Firli Bahuri menegaskan bahwa KPK akan terus menelusuri lebih lanjut soal dugaan kasus suap di Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Pada tahap awal KPK baru menetapkan satu Direktur di Ditjen Pajak, Kemenkeu Angin Prayitno Aji sebagai tersangka yang diduga menerima suap yang nilainya puluhan miliar rupiah. “Bahwa penanganan perkara berupa penerimaan dan pemberian hadiah atau janji kepada pegawai ditjen pajak yang hari ini kita ungkap, dengan melibatkan kurang lebih enam tersangka,” ujar Firli kepada wartawan di Gedung KPK, Kuningan Jakarta Selatan, Selasa (4/5/2021). Mantan direktur penyidikan KPK itu menegaskan, penetapan para pejabat di Ditjen Pajak tersebut masih akan berlanjut. “Belum berakhir, jadi ini bukan panggung terakhir, pertunjukannya belum tuntas. Ini baru awal daripada apa yang sudah ditemukan oleh penyidik,” ucap Firli. Firli menyebut KPK perlu proses yang sesuai dengan aturan untuk menetapkan seseorang sebagai tersangka. Nantinya, dari enam tersangka di Ditjen Pajak yang sudah ditetapkan tersangka ini akan digali kesaksiannya lebih dalam. “Terkait dengan itu saya ingin sampaikan dulu bahwa proses menemukan tersangka tentu dilakukan dengan proses mulai dari penyelidikan, penyidikan, dengan rangkaian tindakan mencari keterangan saksi dan bukti sehingga membuat terangnya suatu perkara dan kita temukan tersangkanya,” ujar Firli. KPK, ungkap Firli, telah menemukan dan menetapkan enam tersangka. Dari masing-masing tersangka tentu akan gali dan sudah ditemukan perbuatannya, bukti-bukti yang didapat, sehingga diyakini bahwa betul para tersangka ini adalah merupakan pelaku tindak pidana korupsi. Keenam orang yang menjadi tersangka itu adalah Direktur Pemeriksaan dan Penagihan pada Direktorat Jenderal Pajak tahun 2016-2019, Angin Prayitno Aji (APA), Kepala Subdirektorat Kerjasama dan Dukungan Pemeriksaan pada Direktorat Jenderal Pajak, Dadan Ramdani (DR),Konsultan Pajak, Ryan Ahmad Ronas (RAR), Konsultan Pajak, Aulia Imran Maghribi (AIM), Kuasa Wajib Pajak, Veronika Lindawati (VL), Konsultan Pajak, Agus Susetyo (AS). Angin dan Dadan diduga melanggar Pasal 12 huruf a atau b atau Pasal 11 UU Pemberantasan Tipikor juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Sedangkan empat tersangka lainnya diduga melanggar Pasal 5 ayat 1 huruf a atau b atau Pasal 13 UU Pemberantasan Tipikor juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Angin dan Dadan diduga menyetujui memerintahkan dan mengakomodasi jumlah kewajiban pembayaran pajak yang disesuaikan dengan keinginan para wajib pajak. Pemeriksaan pajak juga diduga tak dilakukan sesuai aturan. “APA bersama DR diduga melakukan pemeriksaan pajak terhadap 3 wajib pajak, yaitu PT GMP (Gunung Madu Plantations) untuk tahun pajak 2016, PT BPI Tbk (Bank PAN Indonesia) untuk tahun pajak 2016, dan PT JB (Jhonlin Baratama) untuk tahun pajak 2016 dan 2017,” ucap Firli. Angin diduga menerima total uang Rp 15 miliar dan SGD 3,5 juta (sekitar Rp 35 miliar). Berikut ini rinciannya: Pada Januari-Februari 2018 dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp 15 miliar diserahkan oleh RAR dan AIM sebagai perwakilan PT GMP. Pertengahan tahun 2018 sebesar SGD 500 ribu yang diserahkan oleh VL sebagai perwakilan PT BPI Tbk dari total komitmen sebesar Rp 25 miliar. Kurun waktu bulan Juli-September 2019 sebesar total SGD 3 juta diserahkan oleh AS sebagai perwakilan PT JB.[man]  

Topik:

KPK Korupsi Ditjen Pajak Bank Panin

Berita Sebelumnya

Soal Mural '404: Not Found', Bareskrim Polri: Presiden Telah Instruksikan Aparat Jangan Reaktif Menanggapinya

Berita Selanjutnya

Puluhan WNI Dievakuasi dari Afghanistan, Pesawat TNI AU Dikerahkan

Berita Terkait

Hukum
Mantan Kasubag Pengadaan Biro Umum Kementan Abdul Hafidh (Foto: Dok MI)

KPK dan PPATK Diminta Telusuri Aliran Dana TPPU SYL, Eks Kasubag Kementan Abdul Hafidh Tersorot!

1 jam yang lalu

Hukum
Mantan Kepala Bapanas Arief Prasetyo Adi (Foto: Dok MI/Antara)

KPK Didesak Usut Temuan BPK Perdin Fiktif Bapanas Rp 5,03 Miliar

1 jam yang lalu

Hukum
Mantan Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas), Arief Prasetyo (Foto: Dok MI)

DPR Desak KPK Periksa Eks Kepala Bapanas Arief soal Dugaan Korupsi Demurrage Beras

1 jam yang lalu

Hukum
KPK RI (Foto: Dok MI)

KPK Bidik Tersangka Baru Korupsi Proyek Tol Trans Sumatra Rp 205 M

2 jam yang lalu

Monitor Hukum
Menu makan bergizi gratis (Foto: Dok MI/Antara)

Belum Usai Dugaan Korupsi PMT, Terbitlah MBG?

12 jam yang lalu

Hukum
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo (Foto: Dok MI)

SPI KPK: 57% Responden Nyatakan Anggaran Dipakai untuk Kepentingan Pribadi

19 jam yang lalu