Dalami Kasus Suap Haryadi Suyuti, KPK Periksa 4 Saksi Baru PT Summarecon Agung

Adelio Pratama
Adelio Pratama
Diperbarui 12 Juli 2022 13:32 WIB
Jakarta, MI - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mendalami kasus suap mantan Wali Kota Yogyakarta Haryadi Suyuti yang melibatkan PT Summarecon Agung (SA). Teranyar, kemarin tanggal 11 Juli 2022 KPK memeriksa empat saksi baru yang diminta memberikan informasi terkait dugaan suap pengurusan izin mendirikan bangunan (IMB) Apartemen Royal Kedhaton di Yogyakarta "Tim penyidik terus melakukan pendalaman antara lain masih terkait dengan adanya pembahasan internal di PT SA (Summarecon Agung) Tbk dalam mengajukan permohonan izin apartemen ke Pemkot Yogyakarta," kata pelaksana tugas (Plt) juru bicara bidang penindakan KPK Ali Fikri melalui keterangannya seperti dikutip Monitorindonesia.com, Selasa (12/7). Keempat saksi itu, yakni Permit Manager PT Summarecon Agung, Dwi Putranto Setyaning JP; Direktur Proyek PT Summarecon Agung, Jason Lim; Head of Finance and Accounting Summarecon Property Development, Dony Wirawan; dan staf akunting PT Summarecon Agung, Marthin. Namun, Ali enggan memerinci lebih lanjut pertanyaan penyidik ke para saksi. Lembaga Antikorupsi itu juga mendalami aliran uang untuk mantan Wali Kota Yogyakarta Haryadi Suyuti. "Juga dikonfirmasi lebih lanjut terkait dugaan aliran uang untuk tersangka HS (Haryadi Suyuti)," ujar Ali. Dalam kasus ini, Haryadi Suyuti ditetapkan sebagai tersangka penerima suap bersama Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Pemerintah Kota (Pemkot) Yogyakarta, Nurwidhihartana (NWH); dan Sekretaris Pribadi merangkap ajudan Haryadi, Triyanto Budi Yuwono (TBY). Sedangkan, tersangka pemberi, yakni Vice President Real Estate PT Summarecon Agung Tbk (SA), Oon Nusihono (ON). Haryadi menerima USD27.258 dari Oon melalui Nurwidhihartana dan Triyanto sebagai imbalan menerbitkan IMB Apartemen Royal Kedhaton yang berada di kawasan Malioboro, Daerah Istimewa Yogyakarta. Fulus itu diamankan dalam operasi tangkap tangan (OTT) pada Kamis (2/6). KPK juga mengungkap Haryadi menerima minimal Rp50 juta dalam rangkaian proses penerbitan IMB apartemen Royal Kedathon. Namun, KPK belum mengungkap total uang yang diterima Haryadi. Haryadi, Nurwidhihartana, dan Triyanto disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Sedangkan, Oon disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.  

Topik:

KPK Summarecon Agung Kasus Suap Haryadi Suyuti

Berita Sebelumnya

Asrama TNI AD di Balikpapan Hangus Terbakar

Berita Selanjutnya

Presiden Joko Widodo Meminta Kasus Penembakan Brigadir J Segera Diproses Hukum

Berita Terkait

Hukum
Sekretaris Direktorat Jenderal (Sesditjen) Pelayanan Kesehatan Kemenkes Andi Saguni (Foto: Dok Kemenkes)

Sekretaris Ditjen Pelayanan Kesehatan Kemenkes Andi Saguni Berurusan dengan KPK

1 jam yang lalu

Hukum
Sri Mulyani Indrawati (kanan) (Foto: Dok MI)

Dugaan Korupsi Coretax Rp 1,2 T Era Srimul Melempem di KPK, Apa Perlu Diambil Alih Kejagung?

2 jam yang lalu

Hukum
Sekretaris Ditjen (Sesditjen) Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) Andi Saguni (Foto: Dok/MI)

KPK Dalami Peran Sesditjen Kemenkes Andi Saguni dalam Kasus Korupsi Proyek RSUD Koltim

11 jam yang lalu

Hukum
Komisaris Utama PT Dosni Roha Logistik, Bambang Rudijanto Tanoesoedibjo (Foto: Istimewa)

Bambang Rudijanto Kembali Ajukan Praperadilan, KPK: Tidak Hentikan Penyidikan Kasus Bansos

12 jam yang lalu

Hukum
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) (Foto: Dok/MI)

Rugikan Negara Rp 222 Miliar! KPK Dalami SOP Pengadaan Iklan BJB

17 jam yang lalu

Hukum
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo (Foto: Dok/MI)

KPK Sebut Korupsi Kuota Haji Berimbas ke Panjangnya Antrean Keberangkatan

18 jam yang lalu