Mardani Maming Meminta Status Tersangkanya Digugurkan, Kenapa?

Adelio Pratama

Diperbarui 19 Juli 2022 16:15 WIB

Mardani Maming Meminta Status Tersangkanya Digugurkan, Kenapa?

Jakarta, MI - Politikus PDIP, Mardani H Maming, mengajukan praperadilan atas status tersangkanya oleh KPK. Mardani meminta hakim menggugurkan status tersangkanya dan menyatakan sprindik KPK batal. "Kami memohon agar majelis hakim menerima dan mengabulkan permohonan pemohon praperadilan untuk seluruhnya," ujar pengacara Mardani, Denny Indrayana, saat membacakan permohonan di PN Jakarta Selatan, Jalan Ampera Raya, Jaksel, Selasa (19/7/2022). Dalam praperadilan ini, termohonnya adalah KPK. Mardani keberatan atas penetapan tersangka. "Menyatakan Termohon tidak berwenang melakukan penyelidikan tindak pidana korupsi berupa dugaan penerimaan hadiah atau janji sebagaimana tertuang dalam Sprin. Lidik 29/Lid.01.00/01/03/2022, tertanggal 8 Maret 2022," bunyi permohonan Mardani H Maming di praperadilan. "Menyatakan Termohon tidak berwenang melakukan penyidikan tindak pidana korupsi berupa dugaan penerimaan hadiah atau janji sebagaimana tertuang dalam Sprin.Dik 61/DIK.00/01/06/2022 tertanggal 16 Juni 2022," lanjut permohonan itu. Kemudian, menyatakan penyelidikan yang dilakukan Termohon berdasarkan Sprin.Lidik-29/Lid.01.00/01/03/2022, tertanggal 8 Maret 2022 tidak sah. "Menyatakan penetapan Pemohon sebagai Tersangka yang dilakukan oleh Termohon sebagaimana tertuang dalam Sprin.Dik 61/DIK.00/01/06/2022 tertanggal 16 Juni 2022 adalah tidak sah dan tidak berdasar atas hukum dan oleh karenanya Penetapan a quo tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat," jelas permohonan itu. "Menyatakan Penyidikan yang dilakukan oleh Termohon terkait dugaan peristiwa pidana sebagaimana dimaksud dalam penetapan Tersangka terhadap diri Pemohon tidak sah dan tidak berdasar atas hukum dan oleh karenanya penyidikan a quo tidak mempunyai kekuatan mengikat," lanjut permohonan tersebut. "Menyatakan tidak sah segala keputusan, penetapan, dan tindakan hukum yang dikeluarkan dan dilakukan lebih lanjut oleh Termohon berkaitan dengan Penetapan Tersangka terhadap diri," demikian bunyi permohonannya. Sementara isi pemohon, Denny menjelaskan bahwa memulihkan hak-hak Pemohon dalam kemampuan, kedudukan, nama baik, dan harkat, serta martabatnya. "Membebankan biaya perkara kepada negara sebesar nihil," katanya Atau jika Yang Mulia Majelis Hakim Praperadilan berpendapat lain, Pemohon sampaikan kiranya berkenan untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya. Denny mengatakan proses penetapan tersangka yang dilakukan KPK tidak sah. Sebab, KPK tidak pernah memeriksa Mardani dan saksi lainnya dalam proses penyidikan. "Terdapat fakta yang tak dapat dibantah bahwa ternyata penetapan tersangka dilakukan tanpa pernah memeriksa Pemohon dan saksi-saksi lain dalam proses penyidikan yang dilakukan Termohon," jelasnya. Denny juga menyoroti penetapan tersangka yang dinilainya singkat. Kemudian, dia juga menyoroti soal upaya pencegahan Maming. "Proses yang begitu singkat dan sangat cepat tersebut dapat dilihat sejak Pemohon dipanggil untuk memberi keterangan dalam proses penyelidikan dan kemudian diterbitkan serta ditetapkan sebagai Tersangka serta juga dikenakan upaya paksa lainnya berupa larangan berpergian ke luar negeri dengan status sebagai Tersangka," ucapnya. Mantan Wamenkumham itu mengungkapkan Mardani sudah ditetapkan sebagai Tersangka pada saat Sprindik diterbitkan pada 16 Juni 2022. Hal itu, katanya, dilakukan sebelum dimulainya tindakan pro justitia di dalam suatu proses penyidikan atau pemeriksaan atas saksi-saksi, ahli, tersangka, penggeledahan, serta penyitaan belum dilakukan. "Dengan demikian, penetapan Pemohon sebagai tersangka dilakukan secara melanggar hukum dan harus dikualifikasi serta dinyatakan tidak sah karena telah bertentangan dengan undang-undang dan Lampiran Keputusan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor: Kep562a/01-20/05/2016 Tanggal 11 Mei 2016," pungkasnya.

Topik:

KPK Mardani Maming

Mardani Maming Meminta Status Tersangkanya Digugurkan, Kenapa?

Berita Sebelumnya

Ungkap Kasus Brigadir Yoshua, Pengamat Sarankan Pendekatan Scientific Crime Investigation

Berita Selanjutnya

Sopir dan Kernet Truk dari Kejadian Kecelakaan Maut di Cibubur, Telah Diserahkan ke Polisi!

Berita Terkait

Korupsi Kuota Haji, KPK Periksa Abid Rauf dari PT Batemuri Tours

KPK Periksa Ening Widiarti dari PT Tri Mitra Rezeki Wisata soal Korupsi Kuota Haji Rp 1 T

Usut Korupsi Kuota Haji Rp 1 T, KPK Periksa Yusuf Dedi dari PT Alwan Zahira

KPK Periksa Ninik dari PT Safina Dania Wisata Terkait Korupsi Kuota Haji

Menyoal Tuntuntan 8,5 Tahun Penjara terhadap Bekas Dirut ASDP Ira Puspadewi di Korupsi Rp 1,25 T

KPK Ulik Anggota DPR Rajiv soal Kedekatan dengan Tersangka Korupsi CSR BI

ekonomi

politik

hukum

pendidikan

olahraga

nasional

global

hiburan

tech

kesehatan

cuaca

opini

lifestyle

investigasi

metropolitan

ragam

anti-hoaks

Redaksi

Tentang Kami

Kode Etik

SOP

Penafian

Dewan Pers

Pedoman

Kontak Kami

Pertanyaan

Kebijakan

S&K