Apa Kabar Menteri Johnny yang Katanya BTS Kominfo Bukan Soal Korupsi?

Albani Wijaya
Albani Wijaya
Diperbarui 7 Januari 2023 06:07 WIB
Jakarta, MI - Sebelum ada penetapan tersangka kasus dugaan korupsi penyediaan Base Transceiver Station (BTS) 4G dan infrastruktur pendukung paket 1, 2, 3, 4, dan 5 BAKTI Kominfo, Menteri Kominfo Johnny G Plate pernah mengatakan bahwa penggeledahan Kantor Kominfo pada beberapa waktu lalu oleh Kejaksaan Agung bukan soal korupsi. "Terkait BTS, ini bukan soal korupsi. Masa kita pastikan korupsi?" kata Plate, usai peresmian pembangunan Pusat Data Nasional (PDN), di Cikarang, Bekasi, Jawa Barat, Rabu (9/11/2022) lalu. [caption id="attachment_501099" align="alignleft" width="300"] Penyidik Jampidsus Kejaksaan Agung (Kejagung) menggeledah kantor Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) di Gambir, Jakarta Pusat, Senin (7/11/2022)[/caption] "Ini BLU BAKTI, itu ciri khasnya punya kewenangan manajemen sendiri, berbeda dengan satuan kerja (satker) lainnya di bawah direktorat jenderal. Kalau BLU itu dipimpin oleh direksi dan dewan pengawasnya," tambahnya. Namun pada kenyataannya, Kejaksaan Agung (Kejagung) pada hari Rabu (4/1) kemarin menetapkan tiga (3) tersangka dalam kasus tersebut. Mereka adalah Direktur Utama BAKTI Kominfo Anang Achmad Latif (AAL), Direktur Utama PT Mora Telematika Indonesia berinisial GMS dan Tenaga Ahli Human Development (HUDEV) Universitas Indonesia Tahun 2020 berinisial YS dan Direktur Utama PT Mora Telematika Indonesia (Moratelindo) inisial GMS. Akibat perbuatannya, para tersangka disangkakan dengan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 juncto Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 juncto Udang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Meski telah menetapkan tiga tersangka, Kejagung menegaskan bakal terus menyidik dugaan korupsi di lingkungan BAKTI. Kejagung tidak akan berhenti kepada para tersangka yang telah ditetapkan. Bahkan, Kejagung juga tidak menutup kemungkinan untuk memeriksa Sekjen Partai NasDem itu. “Ini baru awal, kita lihat ke depan. Karena penyidikan masih berjalan terus,” kata Ketut Sumedana, Kamis (5/1). Kasus korupsi yang membelit BAKTI tentu menambah beban Menkominfo Johhny G. Plate. Pasalnya, saat ini partai NasDem yang menaungi Johhny tengah didesak untuk mundur dari kabinet oleh PDIP, buntut pencapresan Anies Baswedan. Namun hal itu telah dibantah oleh pihak NasDem. Proyek BTS Tanggung Jawab Menteri Johnny G Plate Koordinator Indonesia Corruption Watch (ICW), Agus Sunaryanto meminta, Kejagung lebih aktif menggali informasi termasuk dari sejumlah saksi yang tepat. “Kejaksaan Agung harus lebih aktif dalam melakukan penggalian informasi, termasuk dengan memanggil saksi yang relevan untuk dimintakan keterangan, termasuk Menteri Kominfo, Johnny G Plate,” kata Agus, Senin (28/11/2022) lalu. Agus menuturkan, meskipun dalam proyek ini BAKTI menjadi pengguna anggaran, namun badan tersebut merupakan Badan Layanan Umum (BLU) Kominfo dalam proyek pengadaan BTS. Tindakan BAKTI dinilai tidak terlepas dari tanggung jawab Johnny sebagai menteri. Hal ini merujuk pada berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (Permenkeu) Nomor 129/PMK.05/2020. “Direktur BAKTI ditunjuk oleh Menkominfo,” kata Agus. Untuk itu ICW mendesak Kejaksaan Agung (Kejagung) untuk memeriksa Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G. Plate soal dugaan korupsi proyek pembangunan ribuan Base Transceiver Station (BTS) 4G itu.

Topik:

Nasdem Kejagung Johnny G. Plate BTS Kominfo BAKTI

Berita Sebelumnya

Sebut Mafia Ada Dimana-mana, Martin Lukas Minta Penyebar Video Vonis Ferdy Sambo Ditangkap 

Berita Selanjutnya

Penangkapan Putra Gembong Narkoba El Chapo Picu Kerusuhan di Meksiko

Berita Terkait

Hukum
Kapuspekum Kejagung, Anang Supriatna (Foto: Ist)

Usut Korupsi Pengadaan Chromebook, Kejagung Periksa Admin e-Katalog PT Samafitro

1 jam yang lalu

Hukum
Kapuspekum Kejagung, Anang Supriatna (Foto: Ist)

Kejagung Bantah Kabar OTT yang Menyeret Wakil Wali Kota Bandung: Hanya Diperiksa

1 jam yang lalu

Hukum
Wakil Wali Kota Bandung Erwin (Foto: Istimewa)

Kejari Pertimbangkan Cegah Wakil Wali Kota Bandung Erwin ke Luar Negeri, Ini Dugaan Kasus Korupsinya!

13 jam yang lalu

Hukum
Wakil Wali Kota Bandung, Erwin (Foto: Istimewa)

Kasus Apa yang Menyeret Wakil Wali Kota Bandung Erwin sehingga Diperiksa Kejaksaan?

18 jam yang lalu

Hukum
Astra Group (Foto: Dok MI/Aldiano Rifki)

Kejagung dan PPATK Didesak Telusuri Aliran Dana Korupsi Tol MBZ ke Astra Group

1 hari yang lalu

Hukum
Kapuspenkum Kejagung Anang Supriatna (Foto: Dok MI/Puspenkum Kejagung)

Kejagung Kembali Periksa Eks Dirut PT Rayon Utama Makmur Pramono terkait Korupsi Sritex

30 Oktober 2025 01:08 WIB