Dukung TPPU BAKTI Kominfo, MAKI: Uang yang Disembunyikan Bisa Terlacak

Albani Wijaya
Albani Wijaya
Diperbarui 1 Februari 2023 02:55 WIB
Jakarta, MI - Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) mengapresiasi, kinerja Kejaksaan Agung (Kejagung) dalam mengusut kasus pengadaan infrastruktur base transceiver station (BTS) 4G dan BAKTI di Kementerian Komunikasi dan Informatika 2020-2022. “Kinerja Kejaksaan Agung cukup bagus dan tidak tebang pilih dalam mengusut kasus korupsi BTS 4G,” ujar Koordinator MAKI, Boyamin Saiman kepada wartawan, Selasa (31/1). Boyamin mendukung langkah Korps Adhyaksa yang menerapkan pasal tindak pidana pencucian uang (TPPU) dalam mengusut kasus ini. Hal ini penting, untuk memulihkan kerugian negara dalam kasus tersebut, terlebih ditaksir merugikan keuangan negara sebesar Rp 1 triliun. “(Penerapan pasal TPPU) sangat tepat. Dengan TPPU, maka akan bisa melacak uang-uang yang disembunyikan, tidak cukup dengan pasal korupsi,” tegas Boyamin. Ia pun meyakini, Kejaksaan profesional dalam menangani kasus yang disinyalir merugikan negara hingga Rp 1 triliun tersebut. Selain menjerat empat orang sebagai tersangka, pihak Kejaksaan juga turut mencekal 23 orang yang disinyalir terkait kasus korupsi BTS 4G, untuk tidak bepergian ke luar negeri guna memudahkan proses penyidikan. “Saya kira, Kejaksaan Agung profesional, ya, tidak terganggu dengan dinamika yang terjadi,” pungkas Boy sapaan akrabnya. Kejagung telah menetapkan empat orang sebagai tersangka yaitu; Direktur Utama Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI) Kominfo, Anang Achmad Latif; Galumbang Menak (GMS) selaku Direktur Utama PT Mora Telematika Indonesia. Kemudian, YS selaku Tenaga Ahli Human Development (HUDEV) Universitas Indonesia Tahun 2020 dan Mukti Ali (MA) Account Director dari PT Huawei Tech Investment. Mereka disangkakan melanggar disangkakan melanggar Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 jo. Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. #TPPU BAKTI Kominfo

Topik:

Kominfo BAKTI

Berita Sebelumnya

Meski KPK Berhasil Tangkap Buronan Maling Uang, DPR Masih Beri Lampu Merah

Berita Selanjutnya

Polisi Diminta Periksa Ulang Istri Siri Kompol D

Berita Terkait

Tech
Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Sukamta (Foto: Ist)

Singgung Aksi Scammer dan Hoax, Waka Komisi I DPR Nilai Wacana ‘Satu Warga, Satu Akun’ Bisa Cegah Kriminalitas

17 September 2025 11:32 WIB

Hukum
Mantan Menpora Dito Ariotedjo (kiri) dan Mantan Menteri Koperasi/Mantan Menkominfo Budi Arie Setiadi (Foto: Kolase MI)

Prabowo Jangan hanya Sekadar Reshuffle, Perintahkan Juga APH Usut Dugaan Keterlibatan Dito di Korupsi BTS dan Budi Arie di Judol

11 September 2025 15:04 WIB

Hukum
Mantan Menkominfo Budi Arie Setiadi (kiri), Mantan Mendikbudristek Nadiem Anwar Makarim (tengah) dan Mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Quomas (kanan) (Foto: Kolase MI/Diolah)

Kapan Yaqut dan Budi Arie Susul Nadiem Makarim ke Sel Tahanan?

5 September 2025 15:18 WIB

Hukum
Mantan Pegawai Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo), Rajo Emirsyah (Foto: Ist)

Eks Pegawai Kominfo Berangkatkan 47 Orang Umrah dari Duit Hasil Penjagaan Situs Judol

2 Juli 2025 11:23 WIB

Hukum
Budi Arie Setiadi (Foto: Ist)

Eks Bawahan Sebut Budi Arie Mengetahui Praktik Penjagaan Situs Judol di Kominfo

12 Juni 2025 11:35 WIB

Hukum
Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi (kiri) bersalaman dengan Menko Polhukam Mahfud MD usai dilantik sebagai menteri di Istana Negara, Jakarta, Senin (17/7/2023).

Mahfud Makin Heran Budi Arie Tak Tersangka Kasus Judi Online

5 Juni 2025 03:33 WIB