Dua Terdakwa Korupsi TWP AD Divonis 16 Tahun Penjara

Adelio Pratama

Diperbarui 1 Februari 2023 10:21 WIB

Dua Terdakwa Korupsi TWP AD Divonis 16 Tahun Penjara

Jakarta, MI - Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta menjatuhkan vonis 16 tahun penjara terhadap terdakwa I Brigadir Jenderal TNI Yus Adi Kamarullah terkait korupsi dana Tabungan Wajib Perumahan Angkatan Darat (TWP AD) tahun 2013 s/d 2020, pada Selasa (31/1) kemarin. "Menjatuhkan pidana penjara selama 16 tahun dan denda sebesar Rp750 juta, apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 bulan," jelas Hakim saat membacakan amar putusan. Yus Adi Kamarullah juga harus membayar uang pengganti atas kerugian keuangan negara sebesar Rp34.375.756.533,00 selambat-lambatnya 1 bulan setelah Putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap. Dan jika dalam jangka waktu tersebut Terdakwa tidak membayar uang pengganti, maka harta bendanya disita oleh Oditur Militer/Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut dan dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka dipidana penjara selama 4 tahun. Sementara itu, terdakwa II Ni Putu Purnamasari dalam kasus ini juga divonis 16 tahun penjara. "Menjatuhkan pidana penjara selama 16 tahun dan denda sebesar Rp750 juta, apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 bulan," jelas Hakim. Ni Putu Purnamasari juga harus membayar uang pengganti atas kerugian keuangan negara sebesar Rp80.333.490.434,00 selambat-lambatnya 1 bulan setelah Putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap dan jika dalam jangka waktu tersebut Terdakwa tidak membayar uang pengganti, maka harta bendanya disita oleh Oditur Militer/Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut dan dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka dipidana penjara selama 6 tahun. Untuk itu Hakim memerintahkan agar para terdakwa ditahan dan membebankan biaya perkara kepada para Terdakwa masing-masing sejumlah Rp 25.000,00. Hakim juga menyatakan terdakwa I Brigadir Jenderal TNI Yus Adi Kamarullah dan terdakwa II Ni Putu Purnamasari telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "korupsi secara bersama-sama dan berlanjut” sebagaimana dakwaan kesatu primair. Selanjutnya, terdakwa terdakwa I Brigadir Jenderal TNI Yus Adi Kamarullah dilakukan penahanan di Instalasi Tahanan Militer Cimanggis. Sementara terdakwa II Ni Putu Purnamasari dilakukan penahanan di Rumah Tahanan Negara Salemba Cabang Kejaksaan Agung. [caption id="attachment_519480" align="alignnone" width="1024"] Terdakwa I Brigadir Jenderal TNI Yus Adi Kamarullah (kiri samping petugasTNI) dan terdakwa II Ni Putu Purnamasari (kanan kemeja putih) (Foto: Doc MI)[/caption] Atas putusan yang dibacakan oleh Majelis Hakim tersebut, tim Penuntut Koneksitas dan Terdakwa I Brigadir Jenderal TNI Yus Adi Kamarullah menyatakan pikir-pikir. Sementara terdakwa II Ni Putu Purnamasari menyatakan banding atas putusan tersebut.

Topik:

Korupsi TWP AD Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta

Dua Terdakwa Korupsi TWP AD Divonis 16 Tahun Penjara

Berita Sebelumnya

Akankah Jokowi Reshuffle Kabinet Hari Ini?

Berita Selanjutnya

Soal Vonis Ferdy Sambo 13 Februari, Mahfud: Adil, Saya Kenal Hakimnya

Berita Terkait

Purbaya Ungkap Bobroknya Tata Kelola Daerah: Ada Suap Audit BPK, Jual Beli Jabatan, hingga Proyek Fiktif BUMD!

Berapa Harta Surya Darmadi, Koruptor Sawit yang Kini Dipindah ke Nusa Kambangan?

Menjaga Pasal 21 UU Tipikor: Perisai Integritas Proses Hukum ”Bukan Pasal Karet”

Prabowo akan Laporkan Pejabat BUMN, KPK Kantongi Modus Korupsinya!

Profil Tumbur Parlindungan, Dipanggil Kejagung dalam Kasus Korupsi di Saka Energi

KPK Kembali Panggil Rektor USU, Telusuri Dugaan Korupsi Pembangunan Jalan di Sumut

ekonomi

politik

hukum

pendidikan

olahraga

nasional

global

hiburan

tech

kesehatan

cuaca

opini

lifestyle

investigasi

metropolitan

ragam

anti-hoaks

Redaksi

Tentang Kami

Kode Etik

SOP

Penafian

Dewan Pers

Pedoman

Kontak Kami

Pertanyaan

Kebijakan

S&K