Ratusan Juta Rupiah Biaya Service Kendaraan Dinas DPRD Sumbar jadi Temuan BPK

Nicolas
Nicolas
Diperbarui 8 Februari 2023 16:00 WIB
Padang, MI -Persoalan belanja pemeliharaan kendaraan pada Sekretariat DPRD Sumatera Barat tahun 2022 terugkap pada laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mencapai ratusan juta rupiah. Ditemukan potensi ketidaksesuaian pertanggungjawaban sebesar Rp828 juta lebih atas realisasi belanja pemeliharaan kendaraan yang tidak dapat diyakini kebenarannya, dan tidak sesuai dengan kondisi senyatanya sebesar Rp24 juta lebih. Hal tersebut terjadi salah satunya karena Sekretaris DPRD selaku pengguna anggaran tidak optimal melakukan pengawasan dan pengendalian pemeliharaan kendaraan bermotor penumpang di satuan kerjanya. Sementara Sekretaris DPRD Sumatera Barat, Raflis, ketika dikonfirmasi awak media menyampaikan kondisi ini terjadi karena terdapat kesalahan dari pencacatan riwayat penggunaan kendaraan dinas karena padatnya aktivitas pemakaian kendaraan dinas untuk memfasilitasi kegiatan dewan dan setwan. "Terhadap temuan BPK tersebut sudah ditindaklanjuti sesuai dengan rekomendasi BPK," kata Raflis via WhatsApp, Rabu (8/2). Disampaikan Rafis, sebagai Sekwan Ia telah melakukan pengawasan secara berjenjang, mulai dari kabag umum dan kasubag rumah tangga dan perlengkapan. Namun demikian belajar dari temuan BPK, ke depan pengawasan akan dilakukan secara ketat dan pakai kartu pengendali pemakaian kendaraan dinas.[Darlin]

Topik:

temuan bpk BPK RI DPRD sumbar Biaya Service Kendaraan Dinas

Berita Sebelumnya

Korupsi BAKTI Kominfo: Menteri Johnny Siap Penuhi Panggilan Penyidik Kejagung

Berita Selanjutnya

Satu WNI Tewas dalam Gempa Turki M 7,7

Berita Terkait

Hukum
Ilustrasi - Temuan BPK RI - Bank Indonesia (BI) (Foto: Dok MI/Diolah)

BPK Temukan Selisih Kurang Rp 1,3 T dari Nilai SBN BI

23 Oktober 2025 12:02 WIB

Nusantara
Ketua Komunitas Madani Purwakarta (KMP) Zaenal Abidin (Foto: Istimewa)

APH Didesak Usut Temuan BPK soal Belanja Dinas di Sekwan Purwakarta Rp 468 Juta Tak Didukung SPJ

17 September 2025 23:57 WIB

Hukum
PT Hutama Karya (HK) (Persero). Foto: Dok MI/Aan

Hutama Karya Rugikan PT SMI Rp 194,68 M atas Pekerjaan 5 Jalan Ini

25 Agustus 2025 12:26 WIB

Monitor Hukum
Direktur Utama PT Perusahaan Listrik Negara (PLN), Darmawan Prasodjo (Foto: Istimewa)

Seabrek Temuan BPK di PLN Ini Tak Ada yang Diusut APH! Mengapa?

17 Agustus 2025 03:29 WIB

Hukum
Struktur Organisasi Dirjen Pemeriksaan Keuangan Negara IV pada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) (Foto: Dok MI/BPK RI)

Godaan Tortama BPK RI 'Tutup Mulut, Mata, dan Telinga', Siapa Nahan?

13 Agustus 2025 02:03 WIB

Hukum
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI (Foto: Dok MI/Istimewa)

Pembiayaan Proyek PLTBm Djatiroto Rp212,6 M oleh PT SMI Tidak Dapat Dikembalikan

12 Agustus 2025 10:20 WIB