Catat, Presiden Jokowi Ingatkan TNI-Polri Tak Terlibat Politik Praktis

Nicolas
Nicolas
Diperbarui 8 Februari 2023 16:33 WIB
Jakarta, MI - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengingatkan TNI-Polri untuk tidak terlihat dalam politik praktis dalam Pemilu maupun Pilpres 2024. Hal ini disampaikan Presiden RI saat menghadiri Rapat Pimpinan TNI-Polri tahun 2023 di Hotel Sultan, Jakarta, Rabu (8/2) Presiden meminta jajaran TNI-Polri untuk menjaga kondusifitas jelang Pemilu tahun 2024. Jokowi yakin TNI-Polri sudah tahu apa yang harus dikerjakan. "Yang paling penting menjaga kondusifitas di tahun politik dan tidak terlibat dalam politik praktis," tegas Jokowi. Presiden juga menekankan agar TNI dan Polri memiliki visi yang sama untuk menciptakan pembagian tugas yang jelas dalam mendukung program dan kebijakan pemerintah serta menjaga situasi kondusif di tengah masyarakat. Presiden Jokowi juga memberikan arahan agar TNI dan Polri dapat menjaga proses berjalannya hilirisasi industri. Hal itu sejalan dengan tema yang diangkat dalam Rapim TNI-Polri 2023, yakni "TNI Polri Siap Mendukung Peningkatan Produktivitas untuk Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan". Menurut Presiden, tugas TNI Polri adalah menjaga agar yang namanya industrialisasi, hilirisasi itu agar bisa berjalan dengan baik dan tidak terjadi gangguan. Dia menyampaikan bahwa salah satu gangguan yang terjadi dalam proses hilirisasi adalah pertambangan dan ekspor ilegal.[Lin]

Topik:

TNI Polri Presiden Jokowi Joko Widodo rapim tni-polri

Berita Sebelumnya

Satu WNI Tewas dalam Gempa Turki M 7,7

Berita Selanjutnya

10 Korban Pencabulan Wanita Muda di Jambi Jalani Sekolah Online

Berita Terkait

Ragam
Sertu Akbar Adli (tengah), Kelasi Kepala Bambang Apri Atmojo (kanan) dan Sertu Rafsin Hermawan (kiri) mdi Pengadilan Militer II-08 Jakarta, Senin (17/3/2025).

Kekerasan TNI dan Urgensi Revisi UU Peradilan Militer

23 Oktober 2025 17:26 WIB

Nasional
La Ode Muhammad Didin Alkindi (Foto: Dok MI)

Pembentukan Kodam Sultra dan Mako Grup 5 Kopasus Bukan Sekadar Pertahanan dan Keamanan Nasional tapi Kebutuhan Geopolitik

19 Oktober 2025 02:25 WIB

Hukum
Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan sebagian permohonan uji materi terhadap Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (UU Kejaksaan).

Putusan MK: Jaksa Nakal Bisa Langsung Diproses KPK-Polisi Tanpa Izin Atasan

17 Oktober 2025 13:58 WIB

Hukum
Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Ivan Yustiavandana (Foto: Dok MI/Pribadi)

PPATK akan Telusuri Aset Eks Dirut PLN Fahmi Dkk

11 Oktober 2025 14:13 WIB

Hukum
Mantan Dirut PT PLN Fahmi Mochtar (Foto: Dok MI/Istimewa)

Bersama PPATK, Polri Telusuri Aset Eks Dirut PLN Fahmi Cs: Tersangka Korupsi PLTU I Kalbar Rp 1,35 T

11 Oktober 2025 13:23 WIB

Hukum
Mantan Dirut PT PLN Fahmi Mochtar (Foto: Dok MI/Istimewa)

Mengapa Polri Belum Jebloskan Eks Dirut PLN Cs ke Tahanan?

8 Oktober 2025 13:43 WIB