Keponakan Wamenkumham Jadi Tersangka, Ini Kasusnya

Albani Wijaya
Albani Wijaya
Diperbarui 27 Maret 2023 23:34 WIB
Jakarta, MI - Direktorat Tindak Pidana Siber (Dittipidsiber) Bareskrim Polri menetapkan keponakan Wakil Menteri Hukum dan HAM (Wamenkumham) Edward Omar Syarif Hiariej, berinisial AB sebagai tersangka kasus dugaan pencemaran nama baik. Dirtipidsiber Bareskrim Brigjen Adi Vivid Agustiadi Bachtiar mengatakan, AB diduga memanfaatkan dan menjual nama Wamenkumkam Edward Omar Syarif Hiariej demi memeras seseorang. Setelah pihaknya melakukan gelar perkara, AB ditetapkan tersangka. "Sudah kita naikkan status sebagai tersangka," kata Adi Vivid Agustiadi Bachtiar, Senin (27/3). Sebelumnya, Edward Omar Syarif Hiariej melaporkan keponakannya sendiri karena merasa dirugikan akibat tindakannya menjual namanya demi memeras seseorang. Pelaporan dilakukan Edward pada 10 November 2022 lalu melaporkan keponakannya itu terkait dugaan pencemaran nama baik. Laporan Edward teregister dengan nomor LP/1123/I/YAN.2.5/2022/SPKT.PMJ. Kasus yang semula ditangani Polda Metro Jaya, per 1 Desember 2022 lalu ditarik ke Bareskrim Polri dengan nomor register laporan LP/B/0703/XII/2022/SPKT/Bareskrim Polri. Lalu pada 19 Desember 2022, kasus ditingkatkan ke tahap penyelidikan karena diduga mengakibatkan kerugian dan mencemarkan nama baik Wamenkumham, Edward Omar Syarif. "Ponakan saya bawa-bawa nama saya untuk minta uang sana-sini. Saya laporkan ke polisi," kata Eddy Hiariej, Jumat (24/3) lalu. Namun pria yang akrab disapa Eddy belum membeberkan jumlah uang yang diperas keponakannya lantaran menjual namanya ke sejumlah orang. Tetapi ia menegaskan ini merupakan masalah pribadi, meskipun menyangkut jabatan yang ia emban. "Ini masalah pribadi," ujar Eddy. #Keponakan Wamenkumham

Topik:

Polri Kemenkumham

Berita Sebelumnya

KPK Sudah Tetapkan Tersangka Korupsi Cukai Rokok, Siapa?

Berita Selanjutnya

Arifin Tasrif Bantah Dugaan Korupsi di Kementerian ESDM

Berita Terkait

Hukum
Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan sebagian permohonan uji materi terhadap Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (UU Kejaksaan).

Putusan MK: Jaksa Nakal Bisa Langsung Diproses KPK-Polisi Tanpa Izin Atasan

17 Oktober 2025 13:58 WIB

Hukum
Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Ivan Yustiavandana (Foto: Dok MI/Pribadi)

PPATK akan Telusuri Aset Eks Dirut PLN Fahmi Dkk

11 Oktober 2025 14:13 WIB

Hukum
Mantan Dirut PT PLN Fahmi Mochtar (Foto: Dok MI/Istimewa)

Bersama PPATK, Polri Telusuri Aset Eks Dirut PLN Fahmi Cs: Tersangka Korupsi PLTU I Kalbar Rp 1,35 T

11 Oktober 2025 13:23 WIB

Hukum
Mantan Dirut PT PLN Fahmi Mochtar (Foto: Dok MI/Istimewa)

Mengapa Polri Belum Jebloskan Eks Dirut PLN Cs ke Tahanan?

8 Oktober 2025 13:43 WIB

Hukum
Ilustrasi - Anggota Polri (Foto: Istimewa)

Daftar 341 Ribu Lebih Data Personel Polri yang Dibocorkan Bjorka (2)

7 Oktober 2025 09:42 WIB

Hukum
Mantan Direktur Utama PT PLN Fahmi Mochtar (Foto: Dok MI/Istimewa)

Korupsi Proyek PLTU 1 Kalbar Rugikan Negara Rp1,3 T, Eks Dirut PLN Fahmi Mochtar Belum Ditahan!

6 Oktober 2025 16:45 WIB