Arifin Tasrif Bantah Dugaan Korupsi di Kementerian ESDM

Albani Wijaya
Albani Wijaya
Diperbarui 28 Maret 2023 01:14 WIB
Jakarta, MI - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif mengaku sudah mengetahui adanya penggeledahan di kantor Kementerian ESDM oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Namun dia tidak membenarkan soal dugaan korupsi di Kementerian yang dipimpinnya itu. "Lagi diselesaikan, nunggu dari keterangan KPK, iya benar penggeledahannya mengenai tunjangan kinerja (Tukin), dugaan korupsi tunjangan, tapi membenarkan korupsinya enggak," kata Arifin kepada wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Senin (27/3). [caption id="attachment_533114" align="alignnone" width="690"] Menteri ESDM Arifin Tasrif (Foto: MI/Aswan)[/caption] Arifin juuga tidak banyak memberi penjelasan ketika ditanya apakah sebelumnya memang sudah ada indikasi korupsi di kementerian yang dia pimpin. Namun, ia hanya meminta publik menunggu keterangan dari KPK saja. "Kita ikuti saja proses yang berlangsung, lagi rame ya," ujarnya. Adapun kerugian negara dalam kasus ini diperkirakan di atas Rp 20 miliar KPK sebelumnya telah menggeledah kantor Ditjen Minerba Kementerian ESDM di Jakarta Selatan. KPK juga menggeledah kantor pusat Kementerian ESDM di Jakarta Pusat. KPK belum menjelaskan apa saja yang didapat dari penggeledahan tersebut. KPK diketahui telah memulai penyidikan kasus dugaan korupsi pemotongan tunjangan kinerja aparatur sipil negara di Ditjen Minerba Kementerian ESDM. KPK menduga duit korupsi itu juga mengalir untuk pemenuhan pemeriksaan BPK. "Ada juga untuk 'operasional' ya, termasuk dugaannya dalam rangka untuk pemenuhan proses-proses pemeriksaan oleh BPK," kata Kabag Pemberitaan KPK Ali Fikri di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Senin (27/3). Ali mengatakan tersangka dalam kasus ini lebih dari satu orang. Namun, dia belum menjelaskan identitas para tersangka itu. "Uangnya kemudian diduga dinikmati oleh para oknum ini yang kemudian penggunaannya juga diduga untuk, baik itu ada keperluan pribadi masing-masing," katanya. " Ya bisa masuk kategori Pasal 2 dan Pasal 3 (UU Tipikor) karena perbuatan melawan hukum dan memperkaya diri sendiri," imbuhnya.

Topik:

KPK Kementerian ESDM

Berita Sebelumnya

Keponakan Wamenkumham Jadi Tersangka, Ini Kasusnya

Berita Selanjutnya

Prof John Pieris Soal Hibah Rp 270 M ke Kejati DKI: Harus Dibiayai APBN, Tak Boleh Hibah dari Pemda

Berita Terkait

Hukum
Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Yugi Prayanto (Foto: Istimewa)

Waketum Kadin Yugi Prayanto Diduga Keciprat USD 10.000 dari Korupsi Eks Dirut PGN Hendi Prio Santoso

14 jam yang lalu

Hukum
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI (Foto: Dok MI/Aldiano Rifki)

Periksa Eks Kabirokum Kementan Maman, KPK Selisik Mitra Penyedia Asam Formiat

14 jam yang lalu

Hukum
Bobby Nasution (Foto: Dok MI/Istimewa)

Diduga Terikat Janji dengan Jokowi, KPK Ciut ke Bobby Nasution

18 jam yang lalu

Hukum
Mantan Hakim, Asep Iwan Irawan (Foto: Dok MI/Pribadi)

Mantan Hakim Ini Lebih Yakin Kejagung daripada KPK Bongkar "Permainan" Audit BPK

20 jam yang lalu

Hukum
Juru Bicara KPK Budi Prasetyo (Foto: Dok MI/Istimewa)

Tak Kooperatif! KPK Geram dengan Biro Travel Tanto Sri Hartanto Absen Pemeriksaan Korupsi Kuota Haji

25 Oktober 2025 06:04 WIB

Hukum
Tersangka kasus dugaan suap pengurusan perkara di Mahkamah Agung (MA), Menas Erwin Djohansyah (kanan) berjalan menuju ruang pemeriksaan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa (14/10/2025). Mantan Direktur PT Wahana Adyawarna itu menjalani pemeriksaan perdana sebagai tersangka usai ditahan KPK terkait kasus dugaan suap dalam pengurusan perkara di Mahkamah Agung (MA) pada Kamis (25/9/2025)

Dirut Wahana Adyawarna Menas Erwin Diduga Beli Rumah Faryd Pakai Uang Korupsi

25 Oktober 2025 01:54 WIB