Bupati Kapuas Ben Brahim dan Istrinya Terima Uang Haram dari SKPD

Albani Wijaya
Albani Wijaya
Diperbarui 28 Maret 2023 19:31 WIB
Jakarta, MI - Bupati Kapuas, Kalimantan Tengah (Kalteng) Ben Brahim S Bahat dan istrinya Ary Egahni yang merupakan anggota DPR Fraksi NasDem, diduga melakukan pungutan liar (pungli) dan menerima suap dari satuan kerja perangkat daerah (SKPD) hingga pihak swasta. Wakil Ketua KPK Johanis Tanak mengatakan, sejauh ini uang yang dihitung KPK berjumlah Rp 8,7 miliar. "Ben Brahim S Bahat diduga menerima fasilitas dan sejumlah uang dari berbagai satuan kerja perangkat daerah (SKPD) yang ada di Pemkab Kapuas, termasuk dari beberapa pihak swasta," ucap Johanis di kantornya, Jalan Kuningan Persada, Selasa (28/3). Sedangkan Ary disebut aktif ikut campur di proses pemerintahan Kabupaten Kapuas. KPK bahkan menyebutkan Ary sampai memerintahkan Kepala SKPD setempat memenuhi kebutuhan pribadinya. "AE (Ary Egahni) selaku istri Bupati sekaligus anggota DPR RI juga diduga aktif turut campur dalam proses pemerintahan antara lain dengan memerintahkan beberapa Kepala SKPD untuk memenuhi kebutuhan pribadinya dalam bentuk pemberian uang dan barang mewah. Johanis mengatakan sumber uang yang diterima keduanya berasal dari berbagai pos anggaran resmi yang ada di SKPD Pemkab Kapuas. Fasilitas dan sejumlah uang itu lalu digunakan Ben Brahim untuk urusan pemilihan Bupati Kapuas hingga pemilihan Gubernur Kalimantan Tengah, sedangkan Ary menggunakannya untuk keperluan pemilihan anggota legislatif pada 2019. Atas perbuatannya, pasutri tersebut disangkakan melanggar Pasal 12 huruf f dan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP. #Bupati Kapuas Ben Brahim

Topik:

Bupati Kapuas Ben Brahim

Berita Sebelumnya

Anas Urbaningrum Segera Bebas, Lapas Sukamiskin Tunggu Keputusan Dirjen Pemasyarakatan 

Berita Selanjutnya

Kejagung Garap 4 Direktur PT Aplikanusa Lintasarta, Diduga Tahu Korupsi BTS Kominfo