Penyelidikan Korupsi Kementerian ESDM Bocor, 4 UU Ini Bisa Jerat Firli Bahuri!

Albani Wijaya
Albani Wijaya
Diperbarui 9 April 2023 18:51 WIB
Jakarta, MI - Dugaan bocornya dokumen penyelidikan kasus korupsi di Kementerian ESDM baru-baru ini menjadi perhatian tidak hanya pada internal KPK, namun juga berbagai pihak. Menurut mantan Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto atau BW, bahwa pembocoran dokumen penyelidikan KPK seperti informasi di media maupun cuitan yang beredar di medsos makin mengarah pada dugaan kuat bahwa pelakunya adalah Ketua KPK itu sendiri, Firli Bahuri. BW lantas menyebut Firli Bahuri sudah bisa menjadi tersangka, bukan sekadar melakukan pelanggaran etik. "Jika benar dokumen di atas ditemukan oleh penyelidik KPK di ruang kerja Kabiro Hukum Kementerian ESDM yang diperoleh dari Menteri ESDM, Arifin Tasrif dan berasal dari Firli Bahuri, Ketua KPK, pada kondisi seperti itu maka Firli sudah dapat dinyatakan sebagai tersangka bukan lagi sekadar pihak yang melakukan pelanggaran etik dan perilaku," kata BW kepada wartawan, Minggu (9/4). [caption id="attachment_346281" align="alignnone" width="830"] Bambang Widjojanto[/caption] Menurut BW, Firli Bahuri bisa dijerat dengan empat UU dalam kasus ini. Keempatnya yaitu sebagai berikut: 1. Pasal 36 jo Pasal 65 UU KPK UU Kerbukaan Informasi Publik. 2. Pasal 21 UU Tipikor. 3. Pasal 112 KUHP, yang mengatur mengenai tindak pidana membocorkan surat dan keterangan rahasia untuk kepentingan negara. 4. Pasal 54 jo. Pasal 17 Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik. Selain itu, BW juga menyoroti pernyataan Wakil Ketua KPK, Alex Marwata yang seolah-olah mengonfirmasi beberapa hal penting. BW juga menduga bukan hanya Firli Bahuri yang terlibat dalam kasus dugaan pembocoran dokumen ini tetapi juga Wakil Ketua KPK Alexander Marwata. Kenapa demikian? BW menjelaskan, bahwa yang pertama adalah Alex, implisit, mengakui adanya pembocoran dokumen. [caption id="attachment_482611" align="alignnone" width="300"] Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Alexander Marwata (Foto: MI/Aan)[/caption] Kedua, lanjut dia, Alex diduga mendistorsi fakta dan peristiwa karena yang dibocorkan, ternyata, menyerupai Laporan Hasil Penyelidikan bukan sekadar Surat Perintah Penyelidikan KPK. Ketiga, pernyataan Alex yang menyatakan pembocoran itu tidak ada dampaknya. "Sekaligus mengonfirmasi indikasi keterlibatan dirinya atau setidaknya menunjukan sikap permisif nya," jelasnya. Untuk itu, menurut BW, Alex Marwata, salah satu pimpinan KPK lainnya dapat juga dikualifikasi melakukan kejahatan bersama-sama Firli Bahuri. "Karena begitu aktif dan reaktif untuk 'membantu dan melindungi' Firli dari indikasi tindak kejahatannya," pungkasnya. Ketua KPK Firli Bahuri sebelumnya telah dilaporkan ke Dewan Pengawas (Dewas) KPK terkait isu bocornya dokumen penyelidikan terhadap Kementerian ESDM. Dewas KPK pun sudah menerima laporan tersebut. #Penyelidikan Korupsi Kementerian ESDM Bocor

Topik:

KPK Korupsi alexander marwata Firli Bahuri ESDM Tukin Kementerian ESDM

Berita Sebelumnya

Soroti Polemik di KPK, LaNyalla: Jangan Lagi Digoreng Jadi Cicak Vs Buaya

Berita Selanjutnya

Tak Ada Alasan Lagi DPR untuk Tidak Sahkan RUU Perampasan Aset, Jokowi: Payung Hukumnya Jelas!

Berita Terkait

Hukum
Logo Badan Karantina Pertanian (Barantan) (Foto: Dok MI)

KPK Masih Rahasiakan Pimpinan DPR "Cawe-cawe' Pengadaan X-Ray Barantan Rp194,2 M

9 jam yang lalu

Hukum
Mantan Sekretaris Badan Karantina Pertanian (Barantan) Kementan Wisnu Haryana (kanan) menjawab pertanyaan wartawan usai menjalani pemeriksaan penyidik KPK di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin (9/9/2024)

Dear KPK, Masa Pencegahan 6 Orang terkait Korupsi X-Ray Barantan Kedaluwarsa Nih!

9 jam yang lalu

Investigasi
Ilustasi - Kasus dugaan korupsi biskuit balita dan bumil yang kini sedang diusut KPK semakin memperlihatkan bagaimana program bantuan gizi rawan dipolitisasi dan dijadikan ajang bancakan (Foto: Dok MI/Diolah)

Bongkar Peraup Keuntungan Ilegal PMT Biskuit Balita dan Bumil

18 jam yang lalu

Hukum
Pakar hukum pidana Universitas Borobudur (Unbor) Hudi Yusuf (Foto: Dok MI/Pribadi)

Diduga Hilangkan Barang Bukti Korupsi Kuota Haji, Bos Maktour Bisa Tersangka Perintangan Penyidikan!

20 jam yang lalu

Hukum
Mantan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar (kanan), anggota DPD RI AA La Nyalla Mahmud Mattalitti (tengah) dan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa (kiri) (Foto: Kolase MI)

Menyoal Dugaan Keterlibatan Abdul Halim, La Nyalla, dan Khofifah di Suap Dana Hibah Jatim

22 jam yang lalu

Hukum
Sungai Budi Group (Foto: Istimewa)

Menilik Potensi PT Sungai Budi Group Tersangka Korporasi Kasus Inhutani V dan Bansos

5 Oktober 2025 00:23 WIB