Tak Ada Alasan Lagi DPR untuk Tidak Sahkan RUU Perampasan Aset, Jokowi: Payung Hukumnya Jelas!

Albani Wijaya

Diperbarui 9 April 2023 22:58 WIB

Tak Ada Alasan Lagi DPR untuk Tidak Sahkan RUU Perampasan Aset, Jokowi: Payung Hukumnya Jelas!

Jakarta, MI - Presiden Joko Widodo atau Jokowi menilai Rancangan Undang-undang (RUU) Perampasan Aset memiliki payung hukum yang sudah jelas. Maka dari itu, tidak alasan lagi Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk tidak mengesahkannya. Menurut Jokowi, keberadaan UU Perampasan Aset ini akan memberikan landasan hukum bagi aparat dalam menyita harta terkait tindak pidana korupsi dan tindak pidana lainnya. "UU Perampasan Aset itu akan memudahkan proses, terutama dalam tindak pidana korupsi, karena payung hukumnya jelas," kata Jokowi dalam video seperti dikutip Monitor Indonesia, Minggu (9/4). Jokowi menegaskan RUU Perampasan Aset itu memang inisiatif dari pemerintah dan terus didorong agar itu segera diselesaikan oleh DPR. "Ini prosesnya sudah berjalan," tegas Jokowi. Sebagaimana diketahui, bahwa Rancangan undang-undang Perampasan Aset itu sudah diajukan oleh pihak eksekutif ke Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sejak 2020 dan dimasukkan ke dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) pada 2023, tapi belum kunjung dibahas sampai sekarang. Sementara dalam Rapat Kerja dengan Komisi III, Kamis (30/3/2023) lalu, RUU Perampasan Aset ini sempat disinggung oleh Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD. Saat rapat tersebut, mantan Ketua MK itu meminta pertolongan khusus kepada para anggota dewan di Komisi III DPR saat membahas transaksi janggal di Kementerian Keuangan senilai Rp349 triliun. Namun sayangnya, Ketua Komisi III DPR Bambang Wuryanto alias Bambang Pacul justru meminta Mahfud MD melobi para ketua partai politik karena menurutnya semua anggota DPR hanya mematuhi perintah dari ketua partai masing-masing. "Lobinya jangan di sini, Pak. Ini semua menuruti bosnya masing-masing. Di sini boleh ngomong galak. Tapi begitu Bambang Pacul ditelepon Ibu (Megawati), dan beliau mengatakan "Pacul, berhenti!', saya pun akan menjawab 'Siap! Laksanakan!'," kata Bambang, yang disambut gelak tawa anggota DPR lain. #RUU Perampasan Aset

Topik:

Jokowi DPR Korupsi Komisi III DPR Koruptor Ruu perampasan aset UU Perampasan Aset

Tak Ada Alasan Lagi DPR untuk Tidak Sahkan RUU Perampasan Aset, Jokowi: Payung Hukumnya Jelas!

Berita Sebelumnya

Penyelidikan Korupsi Kementerian ESDM Bocor, 4 UU Ini Bisa Jerat Firli Bahuri!

Berita Selanjutnya

Tingkat Kepercayaan Terhadap KPK Melorot, Padahal Sempat Naik, Gegara Endar Dicopot Atau Apa Ya?

Berita Terkait

KPK Masih Rahasiakan Pimpinan DPR "Cawe-cawe' Pengadaan X-Ray Barantan Rp194,2 M

Nasib Jokowi dan Roy Suryo Cs Usai Dapat Salinan Ijazah Jokowi dari KPU

Legislator Usul Perpres MBG Atur Berbagai Hal Krusial: Standar Gizi Hingga Keamanan Pangan

DPR Soroti Bandara Kertajati yang Nombok Rp50 M per Tahun: Kita Ingin Berikan Manfaat, Bukan Beban!

Korupsi Jokowi (OCCRP) Harus Dituntaskan KPK

DPR Sahkan Revisi UU BUMN jadi Undang-Undang dalam Rapat Paripurna

ekonomi

politik

hukum

pendidikan

olahraga

nasional

global

hiburan

tech

kesehatan

cuaca

opini

lifestyle

investigasi

metropolitan

ragam

anti-hoaks

Redaksi

Tentang Kami

Kode Etik

SOP

Penafian

Dewan Pers

Pedoman

Kontak Kami

Pertanyaan

Kebijakan

S&K