RUU Perampasan Aset, Jokowi: Sudah Lama Kita Dorong Kok, Masa Nggak Rampung-rampung!

Albani Wijaya
Albani Wijaya
Diperbarui 13 April 2023 13:09 WIB
Jakarta, MI - Presiden Joko Widodo atau Jokowi heran dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Pemerintah yang sampai saat ini belum juga mengesahkan Rancangan Undang-undang (RUU) Perampasan Aset. Padahal, tegas dia, RUU tersebut sudah lama didorong agar segera diselesaikan. "Sudah kita dorong, sudah lama kok masa nggak rampung-rampung," kata Jokowi kepada wartawan, Kamis (13/4). Menurut Jokowi, tidak ada lagi alasan baik DPR maupun pemerintah untuk tidak mengesahkan RUU tersebut. Karena, kata dia, nantinya akan memudahkan proses-proses dalam penindakan tindak pidana korupsi. Perampasan aset koruptor disebutnya juga akan memiliki payung hukum yang jelas dengan UU tersebut. "Kita terus mendorong agar RUU Perampasan Aset itu segera diselesaikan, penting sekali undang-undang ini, penting sekali," kata Jokowi. "Saya sudah sampaikan juga kepada DPR, kepada kementerian yang terkait dengan ini segera selesaikan. Kalau sudah rampung ya bagian saya untuk terbitkan surpres secepatnya," imbuhnya. Sebagaimana diketahui, bahwa Rancangan undang-undang Perampasan Aset itu sudah diajukan oleh pihak eksekutif ke Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sejak 2020 dan dimasukkan ke dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) pada 2023, tapi belum kunjung dibahas sampai sekarang. Sementara dalam Rapat Kerja dengan Komisi III, Kamis (30/3/2023) lalu, RUU Perampasan Aset ini sempat disinggung oleh Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD. Saat rapat tersebut, mantan Ketua MK itu meminta pertolongan khusus kepada para anggota dewan di Komisi III DPR saat membahas transaksi janggal di Kementerian Keuangan senilai Rp349 triliun. Namun sayangnya, Ketua Komisi III DPR Bambang Wuryanto alias Bambang Pacul justru meminta Mahfud MD melobi para ketua partai politik karena menurutnya semua anggota DPR hanya mematuhi perintah dari ketua partai masing-masing. "Lobinya jangan di sini, Pak. Ini semua menuruti bosnya masing-masing. Di sini boleh ngomong galak. Tapi begitu Bambang Pacul ditelepon Ibu (Megawati), dan beliau mengatakan “Pacul, berhenti!’, saya pun akan menjawab ‘Siap! Laksanakan!’,” kata Bambang.

Topik:

Jokowi Korupsi DPR RI Komisi III DPR RI Koruptor Ruu perampasan aset UU Perampasan Aset

Berita Sebelumnya

Kasus Suap Proyek Jalur Kereta Api, KPK Tetapkan 10 Tersangka 

Berita Selanjutnya

Sebut Firli Bahuri Kerap Melanggar, Eks Penasihat KPK: Tak Ada Pilihan Lain Selain Dipecat

Berita Terkait

Hukum
Spanduk "Tangkap dan Adili Jokowi" - Korupsi Jokowi (OCCRP) Harus Dituntaskan KPK di depan gedung KPK, Kamis (2/10/2025) (Foto: Dok MI/Aan)

Korupsi Jokowi (OCCRP) Harus Dituntaskan KPK

2 Oktober 2025 15:53 WIB

Nasional
Anggota Komisi VII DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, Novita Hardini. (Foto. Rizal)

DPR Sahkan RUU Kepariwisataan, Novita Hardini: Pariwisata Jadi Motor Pertumbuhan Ekonomi Daerah

2 Oktober 2025 14:19 WIB

Politik
Ketua DPR Puan Maharani (Dok. MI)

HUT ke-80 DPR RI, Puan Maharani Minta Maaf dan Janji Perbaiki Kinerja

2 Oktober 2025 12:00 WIB

Politik
Gedung DPR RI, Jakarta. (Foto: Zul Sikumbang)

DPR RI Sahkan Perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN)

2 Oktober 2025 09:36 WIB

Nasional
Gedung DPR RI (Foto: Dok/MI/Istimewa)

DPR RI Akan Sahkan RUU BUMN di Rapat Paripurna Besok

1 Oktober 2025 19:01 WIB

Hukum
Dua tersangka dugaan korupsi pengadaan lahan di sekitar Jalan Tol Trans Sumatera. (Foto: Dok MI)

Prabowo akan Laporkan Pejabat BUMN, KPK Kantongi Modus Korupsinya!

1 Oktober 2025 13:44 WIB