Tamparan Keras untuk Teddy Minahasa: Segudang Prestasi dan Reputasi untuk Kepentingan Pencitraan Pribadi Tidak Sebanding dengan Kejahatan Narkoba

Albani Wijaya
Albani Wijaya
Diperbarui 18 April 2023 22:51 WIB
Jakarta, MI - Jaksa Penuntut Umum (JP) pada Pengadilan Negeri Jakarta Barat menolak pledoi atau nota pembelaan terdakwa kasus peredaran narkoba Teddy Minahasa. Bagi JPU percuma jika terdakwa Teddy Minahasa memiliki segudang prestasi dan reputasi namun terdakwa menukar barang bukti sabu dan kemudian menjualnya. "Apalah gunanya segudang pestasi dan reputasi yang hanya bisa dirasakan untuk kepentingan dan pencitraan pribadi semata, tidak sebanding dengan perbuatan kejahatan narkoba yang telah menghancurkan berjuta sumber daya manusia atau generasi bangsa sebagai sendi-sendi dan fondasi kehidupan bangsa," kata Jaksa penuntut umum Iwan Ginting di ruang sidang, Selasa (17/4). Teddy, menurut Iwan, justru melangar ketentuan hukum yang berlaku, dimana dirirnya yang saat itu menjabat sebagai Kapolda Sumatera Barat. Apapun profesinya, tambah Iwan, seseorang yang telah mengedarkan narkoba, adalah musuh bangsa yang mengancam generasi penerus. "Mimpi anak bangsa tersebut dengan pahit telah dikubur oleh merajalelanya candu narkoba di negara tercinta ini, khususnya di kalangan generasi muda akibat perbuatan penjahat narkoba yang tidak lebih dari pengkhianat bangsa dan pengkhianat rakyat Indonesia," ujarnya. Dalam hal ini juga Iwan menyatakan tim JPUnya juga meminta agar majelis hakim untuk menolak pleidoi terdakwa Teddy maupun tim penasihat hukumnya. "Penuntut umum memohon kepada majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagaimana diktum (amar) tuntutan penuntut umum yang telah dibacakan pada hari Kamis, tanggal 30 Maret 2023," ujarnya. JPU juga mengatakan di hadapan majelis hakim bahwa tuntutan hukuman mati terhadap Teddy sangat tepat, lantaran perbuatan Teddy yang berpangkat Jendral Bintang Dua Polisi, namun tetap melakukan aksi peredaran narkoba. "Penuntut umum memohon kepada majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagaimana diktum (amar) tuntutan penuntut umum yang telah dibacakan pada hari Kamis tanggal 30 Maret 2023," bebernya. Dalam kasus peredaran narkoba sabu, terdakwa Teddy terbukti melanggar Pasal 114 Ayat 2 subsider Pasal 112 Ayat 2, juncto Pasal 132 Ayat 1, juncto Pasal 55 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Dalam bacaan dakwaan JPU, Teddy Minahasa menugaskan AKBP Dody mengambil sabu barang bukti hasil pengungkapan, kemudian diminta untuk ditukar dengan tawas. AKBP Dody Prawiranegara sempat menolak permintaan Teddy untuk menukar sabu tersebut dengan tawas. Namun karena Teddy yang merupakan Kapolda Sumatera Barat, Dody akhirnya mengiyakan. AKBP Dody kemudian memberikan sabu tersebut kepada Linda, yang selanjutnya Linda berikan kepada Kompol Kasranto, untuk kemudian dijual kepada bandar narkoba kampung Bahari yang bernama Alex Bonpis. Dalam kasus ini, ada 11 orang yang sudah berstatus terdakwa dan dan menjalani persidangan yakni Teddy Minahasa Hendra, Aril Firmansyah, Aipda Achmad Darmawan, Mai Siska, Kompol Kasranto, Aiptu Janto Situmorang, Linda Pudjiastuti, Syamsul Ma'arif, Muhamad Nasir, dan AKBP Dody Prawiranegara. Para terdakwa yang terlibat melanggar Pasal 114 Ayat 2 subsider Pasal 112 Ayat 2, juncto Pasal 132 Ayat 1, juncto Pasal 55 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Topik:

Polri Narkoba Narkotika Teddy Minahasa Pengadilan Negeri Jakarta Barat

Berita Sebelumnya

Hampir 200 Orang Tewas dan 1.800 Terluka dalam Pertempuran di Sudan

Berita Selanjutnya

Sudah Final, Pasca Lebaran Jokowi Teken Surpres RUU Perampasan Aset

Berita Terkait

Hukum
Para tersangka pembobolan salah satu bank pemerintah di Jawa Barat (Jabar) (Foto: Dok MI)

Sindikat Pembobol Rekening Dormant Rp240 M Ngaku jadi Satgas Perampasan Aset

25 September 2025 14:41 WIB

Hukum
Pengamat kebijakan publik, Erwin Siregar (Foto: Dok MI)

Diungkap Nikita Mirzani, Hakim Didesak Minta Polisi dan KPK Usut Dugaan Suap di BPOM

25 September 2025 12:52 WIB

Hukum
Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim Polri mengungkap kasus tindak pidana perbankan dan pencucian uang (TPPU). Kasus pembobolan rekening dormant ini dirilis di Bareskrim Polri, Kamis (25/9/2025) (Foto: Dok MI/Aan)

Kasus TPPU dan Perbankan, Polri Pemer Rp 240 Miliar

25 September 2025 12:41 WIB

Ragam
Majelis Dewan Adat Masyarakat Rampi di Bareskrim Polri

Majelis Dewan Adat Masyarakat Rampi Beraudensi dengan Dittipiter Bareskrim Polri

25 September 2025 10:47 WIB

Hukum
Dirtipidum Bareskrim Polri Brigjen Djuhandani Rahardjo Puro (Foto: Dok/MI/Istimewa)

Polisi Kantongi Sosok yang Diduga Sebagai Pendana Dibalik Kerusuhan Demo Agustus

24 September 2025 17:36 WIB

Hukum
Demo di Mako Brimob, Kwitang, Jakarta Pusat (Foto: Dok MI/Antara)

Wow! 959 Orang jadi Tersangka Kerusuhan Demonstrasi 25-31 Agustus 2025

24 September 2025 16:57 WIB