Bawaslu Minta Masyarakat Laporkan Indikasi Adanya Penggunaan Dana Narkoba untuk Pemilu

Akbar Budi Prasetia
Akbar Budi Prasetia
Diperbarui 26 Mei 2023 08:21 WIB
Jakarta, MI - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI meminta peran aktif masyarakat dan pihak terkait dalam mengawasi seluruh proses tahapan Pemilu serentak 2024. Selain itu, Bawaslu juga meminta kepada masyarakat untuk malaporkan dugaan pelanggaran Pemilu termasuk didalamnya penggunaan dana narkoba. Hal itu disampaikan Ketua Divisi Penanganan Pelanggaran dan Data dan Informasi Bawaslu RI, Puadi kepada wartawan di Jakarta, Jumat (26/5). "Peran pihak berwenang dan masyarakat dalam melaporkan indikasi penggunaan dana narkoba sangat penting untuk memerangi praktik ini dan memastikan integritas Pemilu," kata Puadi. Sebelumnya, kata Puadi, Bawaslu telah bekerjasama dengan Badan Narkotika Nasional (BNN) dan instansi lainnya yang memiliki kewenangan dalam mengatasi peredaran narkoba. Anggota Bawaslu RI ini mengatakan, kerjasama yang dilakukan diharapkan dapat mempermudah koordinasi di antara instansi. Hal ini Puadi katakan menanggapi adanya dugaan hasil penjual narkoba untuk kepentingan Pemilu 2024. "Kolaborasi ini memungkinkan pertukaran informasi dan upaya bersama dalam memberantas penggunaan dana narkoba dalam Pemilu," tandas Puadi. (ABP)         #Bawaslu Minta Masyarakat Laporkan Indikasi Adanya Penggunaan Dana Narkoba untuk Pemilu #Hasil Penjualan Narkoba Danai Pemilu

Topik:

Bawaslu masyarakat Pemilu Serentak 2024 Hasil Penjualan Narkoba Danai Pemilu

Berita Sebelumnya

Masa Jabatan Pimpinan KPK Diperpanjang 5 Tahun, Berlaku untuk Firli Bahuri Cs?

Berita Selanjutnya

Dugaan Suap AKBP Bambang Kayun: Masing-masing Penyidik Dapat Rp 40 Juta!

Berita Terkait

Nasional
Anggota Bawaslu RI, Puadi (Foto: Dok MI)

Bawaslu Setuju Dengan Putusan MK Pisah Pemilu Nasional-Daerah

29 Juni 2025 12:43 WIB

Ragam
Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) RI menggelar acara Tasyakuran Hari Ulang Tahun (HUT) ke-17 di ruang pertemuan lantai 5 Gedung Bawaslu RI, Jakarta Pusat, Selasa (15/4/2025) (Foto: MI/Jiani)

HUT ke-17, Bawaslu Konsisten Jaga Demokrasi Bangsa

15 April 2025 17:22 WIB

Nasional
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian beberkan PSU saat Raker dengan Komisi II DPR. (Foto: Rizal)

DPR Pastikan Anggaran PSU Pilkada 2024 di 24 Daerah, KPU Wajib Jalankan Putusan MK

10 Maret 2025 16:08 WIB

Nasional
Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Rahmat Bagja (Foto: Dok MI)

Kekurangan Dana, Bawaslu Butuh Rp 90 Miliar Untuk Pengawasan PSU

10 Maret 2025 13:30 WIB

Politik
DKPP memberhentikan Hasyim Asy'ari dari jabatan Ketua KPU RI lantaran terbukti bersalah dalam perkara dugaan tindak asusila terhadap salah seorang PPLN untuk wilayah Eropa. Hasyim merupakan teradu atas dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) perkara Nomor 90/PKE-DKPP/V/2024. Pembacaan putusan perkara itu digelar di ruang Sidang DKPP, Jakarta Pusat, Rabu (3/7/2024). (Foto: Dok MI/Aswan)

Soroti 24 Daerah PSU Pilkada 2024, DPR Minta DKPP Periksa Aduan ke KPU dan Bawaslu

27 Februari 2025 20:25 WIB

Politik
Wakil Ketua Komisi II DPR RI Dede Yusuf (Foto: Dok MI/Ant)

24 Daerah PSU Pilkada 2024, DPR Nilai KPU dan Bawaslu Sengaja Lalai hingga Negara Tekor Rp 1 Triliun

27 Februari 2025 20:07 WIB