Penyumbang Dana Kampanye Harus Berbadan Hukum

Jakarta, MI - Ketua Divisi Teknis Penyelenggara Pemilu KPU RI, Idham Holik menegaskan, penyumbang dana kampanye untuk partai politik yang berasal dari satuan kelompok, harus berbadan hukum. "Wajib berbadan hukum untuk memudahkan dalam penelusuran dana sumber dana untuk menghindari kelompok fiktif," ujar Idham kepada wartawan, Selasa (30/5). Hal itu untuk memudahkan penyelenggara Pemilu dalam melakukan penelusuran terhadap dana kampanye yang diterima partai politik. "Untuk memudahkan dalam penelusuran dana sumber dana untuk menghindari kelompok fiktif," ujar Idham. Dia menambahkan, penyumbang dana kampanye harus berbadan hukum ini merupakan rekomendasi dari PPATK. "Berkaitan dengan isu strategis ini, ini berdasarkan rekomendasi dari PPATK kepada KPU," tandas Idham. (ABP)       #Penyumbang Dana Kampanye Harus Berbadan Hukum