Menhub Budi Karya Saksi Penting Korupsi Pembangunan Jalur Kereta, Harap Penuhi Panggilan KPK

Rizky Amin
Rizky Amin
Diperbarui 16 Juli 2023 17:56 WIB
Jakarta, MI - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membutuhkan keterangan Menteri Perhubungan atau Menhub Budi Karya Sumadi dalam kasus dugaan suap pengadaan dan pemeliharaan jalur kereta api di Sulawesi Selatan, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Sumatera 2018-2022. Kabag Pemberitaan KPK, Ali Fikri mengatakan keterangan Menhub Budi dibutuhkan untuk membuat terang peristiwa pidana yang dilakukan para tersangka dalam kasus ini. "Yang pasti bahwa kami memanggil Menteri Perhubungan tentu dibutuhkan keterangannya dalam proses penyidikan yang sedang kami lakukan ini," ujar Ali, Minggu (16/7). Atas dasar itu, Ali berharap Menhub Budi Karya bersedia hadir pada pemeriksaan yang akan dijadwalkan nanti. Namun Ali belum berani memastikan kapan penjadwalan ulang Menhub Budi Karya. "Kita tunggu dulu nanti, berikutnya pasti kami akan sampaikan perkembangannya," kata Ali. Sebelumnya, KPK menjadwalkan memeriksa Menhub Budi Karya Sumadi dalam kasus ini. Namun, dia tak memenuhi panggilan pemeriksaan lantaran tengah meninjau proyek transportasi di luar kota pada Jumat, 14 Juli 2023 kemarin. Dalam kasus ini ada 10 orang yang sudah ditetapkan sebagai tersangka. Mereka terdiri dari pemberi dan penerima suap. Mereka terbagi atas empat pemberi suap dan enam penerima suap. (Wan)

Topik:

KPK menhub budi karya kemenhub DJKA Korupsi Pembangunan Jalur Kereta

Berita Sebelumnya

Kejagung Pelototi Uang yang Diserahkan Maqdir Diduga dari Korupsi BTS Kominfo

Berita Selanjutnya

Respons Budi Arie Dikabarkan Bakal Jadi Menkominfo

Berita Terkait

Ekonomi
Plt Direktur Utama PT Jasa Raharja, Dewi Aryani Suzana (Foto: Dok Jasa Raharja)

Harta Plt Dirut Jasa Raharja Dewi Aryani Suzana Naik 7 Kali Lipat, Publik Desak KPK Audit

1 jam yang lalu

Hukum
Gubernur Kalimantan Barat (Kalbar) Ria Norsan (RN) (Foto: Istimewa)

KPK Ternyata Sudah "Garap" Gubernur Kalbar soal Korupsi DPUPR Mempawah

2 jam yang lalu

Monitor Hukum
Potongan Surat permohonan logistik PMT BUMIL, PMT Anak Sekolah, MP ASI dan APD Pekerja kepada Direktur Bini Gizi Kementerian Kesehatan (Kemenkes) RI. (Foto: Dok MI)

Ironi Biskuit Tanpa Gizi Diduga Dijadikan 'Simbol Kepedulian' Anggota DPR saat Kunker, Obat-obatan saat Reses!

2 jam yang lalu

Hukum
Mantan Gubernur Jawa Barat (Jabar) Ridwan Kamil (Foto: Ist)

KPK "Obral Janji" Periksa Ridwan Kamil di Korupsi Bank BJB

2 jam yang lalu

Hukum
Ketua KPK, Setyo Budiyanto (Foto: Istimewa)

Ketua KPK soal Penetapan Tersangka Kasus Kuota Haji: Tinggal Tunggu Waktu

3 jam yang lalu

Hukum
Ketua KPK, Setyo Budiyanto (Foto: Dok/MI)

KPK Pastikan Ridwan Kamil Akan Diperiksa Dalam Kasus Pengadaan Iklan BJB

3 jam yang lalu