Ketua Bawaslu Jelaskan Pentingnya Pengawasan DPT

Akbar Budi Prasetia
Akbar Budi Prasetia
Diperbarui 18 Juli 2023 17:46 WIB
Jakarta, MI - Ketua Bawaslu RI, Rahmat Bagja memberikan penjelasan kepada peserta Penyelenggaraan Program Pendidikan Reguler Angkatan (PPRA) LXV Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhanas) mengenai peran krusial Bawaslu dalam pengawasan daftar pemilih tetap (DPT). "Kenapa Bawaslu sering tegas dengan KPU terkait DPT? Karena DPT akan menentukan produksi surat suara. Kalau DPT tidak benar, maka produksi surat suara akan kekurangan atau kelebihan," katanya di Gedung Lemhanas, Selasa (18/7/2023). Menurut Bagja, tahapan penyusunan dan pemutakhiran DPT menjadi hal yang paling sering masuk dalam pokok permasalahan di Mahkamah Konstitusi (MK) ketika terjadi perselisihan hasil pasca pemungutan suara. Untuk itu, dia melanjutkan, maka Bawaslu melakukan pengawasan melekat, dimulai sejak awal tahapan perencanaan (penyediaan data), pemutakhiran data, perbaikan, hingga penetapan. "Bawaslu juga melakukan supervisi dan memberikan rekomendasi kepada KPU dan instansi terkait jika terdapat ketidaksesuaian atau pelanggaran terhadap ketentuan undang-undang dan peraturan perundang-undangan yang berlaku," terangnya. Dalam mengatasi kendala-kendala tersebut, magister hukum dari Utrecht University di Belanda tersebut menjelaskan, Bawaslu akan melakukan beberapa hal. Dirinya mencontohkan, memperkuat kapasitas internal, meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait, dan memperjuangkan peran serta keberadaannya dalam memastikan pelaksanaan pemilu yang adil, bebas, dan transparan. "Kolaborasi dengan masyarakat sipil, penggunaan teknologi informasi yang canggih, dan upaya untuk memperkuat independensi lembaga juga merupakan langkah-langkah penting dalam mengatasi kendala pengawasan yang dihadapi oleh Bawaslu," pungkasnya.     #Ketua Bawaslu Jelaskan Pentingnya Pengawasan DPT

Topik:

Bawaslu dpt Lemhanas Ketua Bawaslu Penyelenggaraan Program Pendidikan Reguler Angkatan LXV

Berita Sebelumnya

KPK Pelototi 4 Rumah dan 1 Mobil Menpora Dito Senilai Rp 162 Miliar: Katanya Sebagian Besar Hadiah

Berita Selanjutnya

Gegara Airlangga Hartarto Negara Rugi Rp 6,47 Triliun di Kasus Korupsi CPO!

Berita Terkait

Nasional
Anggota Bawaslu RI, Puadi (Foto: Dok MI)

Bawaslu Setuju Dengan Putusan MK Pisah Pemilu Nasional-Daerah

29 Juni 2025 12:43 WIB

Nusantara
Rombongan Lemhannas RI saat melakukan doa bersama di pusara Makam Bung Karno, pada Jum'at (16/5/2025) (Foto: Dok MI/JK)

Memaknai Warisan Bung Karno: Lemhannas RI Ziarah ke Blitar di Usia ke-60

16 Mei 2025 12:54 WIB

Ragam
Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) RI menggelar acara Tasyakuran Hari Ulang Tahun (HUT) ke-17 di ruang pertemuan lantai 5 Gedung Bawaslu RI, Jakarta Pusat, Selasa (15/4/2025) (Foto: MI/Jiani)

HUT ke-17, Bawaslu Konsisten Jaga Demokrasi Bangsa

15 April 2025 17:22 WIB

Nasional
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian beberkan PSU saat Raker dengan Komisi II DPR. (Foto: Rizal)

DPR Pastikan Anggaran PSU Pilkada 2024 di 24 Daerah, KPU Wajib Jalankan Putusan MK

10 Maret 2025 16:08 WIB

Nasional
Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Rahmat Bagja (Foto: Dok MI)

Kekurangan Dana, Bawaslu Butuh Rp 90 Miliar Untuk Pengawasan PSU

10 Maret 2025 13:30 WIB

Politik
DKPP memberhentikan Hasyim Asy'ari dari jabatan Ketua KPU RI lantaran terbukti bersalah dalam perkara dugaan tindak asusila terhadap salah seorang PPLN untuk wilayah Eropa. Hasyim merupakan teradu atas dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) perkara Nomor 90/PKE-DKPP/V/2024. Pembacaan putusan perkara itu digelar di ruang Sidang DKPP, Jakarta Pusat, Rabu (3/7/2024). (Foto: Dok MI/Aswan)

Soroti 24 Daerah PSU Pilkada 2024, DPR Minta DKPP Periksa Aduan ke KPU dan Bawaslu

27 Februari 2025 20:25 WIB