KPK Sebut Informasi Harun Masiku di Indonesia Data Lama

Rizky Amin
Rizky Amin
Diperbarui 11 Agustus 2023 23:04 WIB
Jakarta, MI - Direktur Penyidikan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Asep Guntur Rahayu menyatakan bahwa informasi Harun Masiku masih berada di Indonesia merupakan data perlintasan yang lama. "Iya, data perlintasan yang lama, jadi terhitungnya pada saat melintas itu," kata Asep di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Jumat (11/8). Hingga saat ini pihaknya belum menemukan data terbaru mengenai perlintasan Harun Masiku di perbatasan Indonesia. "Sampai saat ini belum tercatat lagi ada data perlintasan dan melintas lagi," tutur Pelaksana tugas (Plt) Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK itu. Mantan politikus PDIP Harun Masiku diketahui pernah terdeteksi ke Singapura pada 16 Januari 2020 dan kembali ke Indonesia pada 17 Januari 2020. Namun, pada saat itu Polri belum diminta menerbitkan red notice. Hingga 1,5 tahun lamanya, baru Polri diminta menerbitkan red notice pada 30 Juni 2021. Hingga saat ini, masih ada tiga orang yang masuk dalam daftar daftar pencarian orang (DPO) KPK. Ada dugaan bahwa para tersangka korupsi tersebut bersembunyi di luar negeri. Buronan KPK pertama adalah tersangka dugaan pemberian hadiah atau janji terkait pengadaan pada PT PAL Kirana Kotama (KK) alias Thay Ming yang telah ditetapkan sebagai DPO KPK sejak 15 Juni 2017. Selanjutnya Harun Masiku dalam perkara dugaan pemberian hadiah atau janji kepada penyelenggara negara terkait dengan penetapan calon anggota DPR RI terpilih periode 2019—2024 di Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang ditetapkan sebagai DPO sejak 17 Januari 2020. Ketiga, Paulus Tannos alias Thian Po Tjhin yang telah menjadi DPO KPK sejak 19 Oktober 2021. Paulus Tannos adalah tersangka dugaan korupsi pengadaan KTP elektronik tahun 2011—2013 di Kementerian Dalam Negeri. Sebelumnya, Kepala Divisi Hubungan Internasional (Kadiv Hubinter) Polri Irjen Krishna Murti menyebut buronan KPK Harun Masiku berada di Indonesia. Meski demikian, Krishna memastikan tetap akan mencarinya di luar negeri. "Ada data perlintasannya yang menunjukkan bahwa yang bersangkutan ada di dalam negeri. Jadi rumor yang beredar seperti itu (Harun di Kamboja) ya, kami sampaikan. Tapi kami tidak menghentikan pencarian terhadap yang bersangkutan di luar negeri," ujar Krishna Murti di gedung KPK, Senin (7/8). Krishna Murti tak merinci waktu pastinya Harun Masiku keluar dan kembali masuk ke dalam negeri. Krishna Murti menyebut Harun Masiku hanya satu hari berada di luar negeri "Lupa tanggalnya, tapi ada. Sehari setelah dia keluar, dia balik lagi ke dalam (Indonesia). Jadi dia sebenarnya bersembunyi di dalam, tidak seperti rumor. Tapi kita juga tidak menghentikan pencarian dari yang bersangkutan di luar," kata Krishna. Krishna Murti membantah Harun Masiku diberi kemudahan pergi dan kembali ke Indonesia. Menurut Krishna Murti, Harun Masiku hanya satu kali pergi ke luar negeri dan langsung kembali ke tanah air. "Bukan keluar masuk. Pernah keluar dan langsung kembali. Bukan keluar masuk. Dugaan kami berdasarkan data perlintasan seperti itu. Itu bagian yang silakan dicari tahu bersama KPK," pungkasnya.

Topik:

KPK Harun Masiku

Berita Sebelumnya

AHY Belum 'Digoda' Puan

Berita Selanjutnya

Dirut Perusahaan Suami Puan Maharani Kembalikan Rp 50 Miliar Korupsi BTS Kominfo ke Kejagung

Berita Terkait

Monitor Hukum
Paket Bansos Sembako Pemprov DKI Jakarta (Foto: Dok MI)

Menyoal Dugaan Korupsi Bansos Jakarta, Kini KPK Diminta Supervisi ke APH Lain

3 jam yang lalu

Hukum
Mantan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati (kanan) dan mantan Direktur Jenderal Pajak Suryo Utomo (kiri) (Foto: Kolase MI)

KPK Didesak Periksa Sri Mulyani dan Suryo Utomo soal Dugaan Korupsi Coretax Rp 1,3 T

4 jam yang lalu

Hukum
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI (Foto: Dok MI/Aldiano Rifki)

KPK Periksa Direktur PT Peraga Lambang Sejahtera Haji Mamad soal Korupsi DJKA, Diduga Talangi Dana Kampanye Jokowi Pilpres 2019

5 jam yang lalu

Hukum
Mahfud MD (Foto: Dok MI/Antara)

Mahfud Tak Percaya KPK Selidiki Korupsi Whoosh Sejak Awal 2025: Baru Dinyatakan Setelah Ribut Sedunia

7 jam yang lalu

Hukum
Kereta Cepat Whoosh (Foto: Ist)

Pukat UGM Desak KPK Audit Menyeluruh Proyek Kereta Cepat Whoosh

12 jam yang lalu

Politik
Kereta cepat Jakarta-Bandung atau Whoosh (Foto: Dok MI/Antara)

Legislator PKB Dukung KPK Usut Tuntas Dugaan Mark Up Proyek Whoosh

12 jam yang lalu