Yenti Garnasih Minta PPATK Bongkar Penerima Dana Kejahatan Lingkungan Diduga Mengalir ke Parpol

Rizky Amin
Rizky Amin
Diperbarui 12 Agustus 2023 15:10 WIB
Jakarta, MI - Pakar Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) Yenti Garnasih, meminta Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) untuk mengungkap siapa saja pelaku yang terlibat dalam kejahatan lingkungan ke penyidik Bareskrim, yang diduga memberikan aliran dana ke partai politik (Parpol) sekitar Rp 1 triliun. Pasalnya, Ketua PPATK Ivan Yustiavandana baru-baru ini mengatakan bahwa temuan aliran dana tersebut telah dilaporkan kepada KPU dan Bawaslu. "Kejar hasil dari mana, tanya pak Ivan itu (Ketua PPATK), kasihkan kemana hasilnya itu, udah kasih ke penyidiknya, kalau kejahatan lingkungan kan ke polisi, mestinya sudah ke Bareskrim. Jangan cuma diumbar gitu doang," kata Yenti kepada wartawan, Sabtu (12/8). Dinas Lingkungan Hidup (DLH), menurut Yenti, sudah mengetahui kemana saja aliran dana tersebut, dan lebih mudah untuk ditelusuri siapa saja yang menerima dana senilai Rp1 triliun tersebut. "Mestinya bahwa Dinas Lingkungan Hidup itu sudah tahu alirannya kemana, dan sudah tahu dari mana, karena kan dia menyatakan dari kejahatan lingkungan hidup kan. Itu lebih clear gitu loh. Artinya lebih gampang ditelusuri," ungkapnya. Yenti pun menegaskan bahwa PPATK perlu memgambil langkah lebih cepat dan efisien agar model kejahatan seperti ini langsung ditangani penegak hukum. Apalagi, beber dia, disebutkan ada Rp1 triliun dari kejahatan lingkungan hidup. "Artinya apa? Ini loh ada TPPU dari asalnya kejahatan lingkungan hidup yang dikhawatirkan untuk pendanaan pemilu gitu kan," kata Yenti. Selain itu, Yenti juga menegaskan jika tindak kejahatan lingkungan hidup yang memberikan pendanaan pemilu ke partai politik harus dituntaskan demi mewujudkan demokrasi yang bersih. "Ya harus, kalau memang kita ingin pemilu demokratis, didanai bukan dari hasil kejahatan ya. Harus diselesaikan, harus dituntaskan," tuturnya. "Karena itu jadi hutang bagi pejabat negara yang sudah menyampaikan bahwa ada Rp1 trliun dari hasil kejahatan lingkungan untuk pemilu, itu harus dipertanggung jawabkan," imbuh Yenti.

Topik:

Kpu Bawaslu pemilu Polri Parpol PPATK Kejahatan Lingkungan Yneti Garnasih

Berita Sebelumnya

Anies Sulit Cari Cawapres, Ternyata Gara-gara Ini!

Berita Selanjutnya

Ketua DPD PDIP Sumut Rapidin Simbolon Dinilai Turut Menikmati Korupsi Dana Covid-19 

Berita Terkait

Ekonomi
Seorang siswa bersiap menyantap sajian dalam program Makan Bergizi Gratis di SMP Negeri 61, Slipi, Jakarta, Senin (6/1/2025) (Foto: Dok MI/Antara)

Daftar 15 Yayasan MBG Diistimewakan dalam Identifikasi Transaksi Mencurigakan PPATK

24 Oktober 2025 19:11 WIB

Hukum
Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan sebagian permohonan uji materi terhadap Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (UU Kejaksaan).

Putusan MK: Jaksa Nakal Bisa Langsung Diproses KPK-Polisi Tanpa Izin Atasan

17 Oktober 2025 13:58 WIB

Hukum
Mantan Kasubag Pengadaan Biro Umum Kementan Abdul Hafidh (Foto: Dok MI)

KPK dan PPATK Diminta Telusuri Aliran Dana TPPU SYL, Eks Kasubag Kementan Abdul Hafidh Tersorot!

12 Oktober 2025 11:13 WIB

Hukum
Mahfud MD (Foto: Dok MI/Antara)

Mahfud MD Harap Menkeu Purbaya Usut Tuntas TPPU Rp 349 T di Kemenkeu

11 Oktober 2025 15:44 WIB

Hukum
Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Ivan Yustiavandana (Foto: Dok MI/Pribadi)

Purbaya Ditantang Usut Korupsi Emas 3,5 Ton & TPPU Rp189 T di Bea Cukai, PPATK Bereaksi!

11 Oktober 2025 14:28 WIB

Hukum
Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Ivan Yustiavandana (Foto: Dok MI/Pribadi)

PPATK akan Telusuri Aset Eks Dirut PLN Fahmi Dkk

11 Oktober 2025 14:13 WIB