Mantan Ketua MK: Legal Standing Gugatan Batas Usia Capres-cawapres Tidak Tepat

Rizky Amin
Rizky Amin
Diperbarui 25 September 2023 15:54 WIB
Jakarta, MI - Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mohammad Mahfud MD menyatakan bahwa Mahkamah Konstitusi (MK) tidak berwenang mengubah aturan tentang batas usia capres maupun cawapres. Menteri Koordinator Politik Bidang Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) ini juga menegaskan batas usia dan capres cawapres termasuk open legal policy atau kebijakan hukum yang terbuka, sehingga MK tidak bisa menerima gugatan soal itu karena pengaturannya ada di lembaga pembuat undang-undang. "Bukan menolak gugatan, tetapi tidak menerima. Tidak menerima artinya dikembalikan untuk diproses melalui lembaga lain atau proses baru karena legal standing-nya (pijakan dalam permohonan, red) tidak tepat," kata Mahfud usai menghadiri acara di Ponpes Alfalah di Desa Karangharjo, Kecamatan Silo, Jember, Minggu (24/9) malam. Menurut Mahfud, MK tidak bisa mengubah atau membatalkan sebuah aturan yang tidak melanggar konstitusi. Dia kembali menyinggung soal batas usia capres dan cawapres yang kini digugat ke MK. “Apakah 40, 25, 70 (tahun) melanggar? Itu (batas usia) kalau tidak ada pengaturannya, bahwa konstitusi tidak melarang atau menyuruh, berarti itu tidak melanggar konstitusi,” ucapnya. Oleh karena itu Mahfud menegaskan jika batas usia capres dan cawapres akan diubah, kewenangan untuk mengubahnya ada pada pembuat undang-undang. “Bukan MK yang mengubah, yang mengubah itu DPR, lembaga legislatif," tuturnya. Menteri pertahanan di era Presiden KH Abdurrahman Wahid itu menambahkan MK hanya boleh membatalkan aturan perundangan-undangan yang menyalahi konstitusi. Mahfud menjelaskan pendapat itu didasarkan pada sejarah kemunculan MK pertama di dunia, yakni di Austria pada 1920. Menurut dia, MK merupakan lembaga negative legislature atau institusi yang berwenang membatalkan undang-undang. Mahfud menegaskan MK hanya boleh memutus aturan yang melanggar konstitusi. "Tidak boleh membuat aturan, tetapi membatalkan," katanya. Mantan anggota Komisi Hukum DPR itu pun meyakini para hakim konstitusi mengetahui soal kewenangan MK akan permohonan yang boleh ditangani maupun tidak. Mantan menteri kehakiman dan hak asasi manusia (HAM) itu juga mengajak semua pihak membiarkan MK bekerja secara independen tanpa intervensi dari pihak mana pun. "Kita serahkan kepada hakim, kita tidak boleh mengintervensi hakim, biar saja dia bekerja," pungkasnya. (An) #Gugatan Batas Usia Capres-cawapres

Topik:

DPR MK Gugatan Batas Usia Capres-Cawapres

Berita Sebelumnya

Suami Puan Maharani Happy Hapsoro Diperiksa Kejagung Soal Korupsi BTS Kominfo? Ini Kata Kejagung

Berita Selanjutnya

Sidang Tuntutan Wowon Cs Ditunda Terus, Hakim ke Jaksa: Kerjanya Apa? Tolong yang Serius!

Berita Terkait

Politik
Anggota Komisi VI DPR RI Mufti Anam (Foto: Dok MI/Ist)

Aturan BPJH Produk Tanpa Sertifikasi Halal jadi Ilegal, DPR: Ngawur dan Sembrono!

19 jam yang lalu

Hukum
Gedung Mahkamah Konstitusi (MK) (Foto: Dok MI)

18 Akademisi Hukum Ajukan Amicus Curiae ke MK: Pasal 21 UU Tipikor Mengandung Norma Kabur hingga Kriminalisasi Berlebihan

19 jam yang lalu

Hukum
Mantan Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas), Arief Prasetyo (Foto: Dok MI)

DPR Desak KPK Periksa Eks Kepala Bapanas Arief soal Dugaan Korupsi Demurrage Beras

12 Oktober 2025 10:30 WIB

Ragam
Anggota Komisi I DPR RI Amelia Anggraini (Foto: Dok MI/Antara Mews)

Hak Jawab Amelia Anggraini soal Pemberitaan Dugaan Korupsi PMT

10 Oktober 2025 17:46 WIB

Politik
Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad (Foto: Istimewa)

Dasco Dukung Rencana Pemerintah Audit Bangunan Pondok Pesantren Berusia Tua

9 Oktober 2025 12:55 WIB

Politik
Anggota Komisi I DPR RI Fraksi PKB, Oleh Soleh (Foto: Istimewa)

Legislator PKB Minta Nama Atlet Senam Israel Dicoret dari Daftar Peserta AGWC 2025

9 Oktober 2025 12:25 WIB