HIPMI Harap Isu Ekonomi Prioritas Capres & Cawapres 2024

Jakarta, MI - Sekretaris Jenderal (Sekjen) Badan Pengurus Pusat (BPP) Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) Anggawira berharap isu mengenai keberlanjutan ekonomi harus menjadi prioritas yang diusung oleh para calon presiden serta calon wakil presiden (capres-cawapres) pada pemilihan presiden (Pilpres) 2024 mendatang “Satu hal yang saya tekankan terkait pandangan kami mengenai capres-cawapres, isu keberlanjutan serta ekonomi menjadi prioritas yang HIPMI harapkan mencuat dari calon RI-1 dan RI-2,” harap Anggawira kepada wartawan di Jakarta, Kamis (19/10). Menurut Anggawira, isu ekonomi merupakan hal yang penting untuk dibahas dari sisi visi serta misi para capres dan cawapres, apalagi terkait iklim usaha. Pasalnya, ranah tersebut menjadi perhatian dari HIPMI, karena sebagai organisasi yang berisikan para pengusaha muda, kemudahan untuk menjalankan bisnis hingga akses modal bagi UMKM menjadi hal yang penting. “Saya ingin siapa pun capres dan cawapres yang bersaing di Pilpres 2024 memang memiliki roadmap yang jelas untuk isu ekonomi, khususnya mengenai cara memanfaatkan bonus demografi untuk mendorong lahirnya para pengusaha baru,” sebut Anggawira. Menurutnya, hal itu juga sejalan dengan visi Hipmi untuk terus menumbuhkan angka pengusaha muda di Indonesia untuk mendorong roda perekonomian bangsa. Ia juga menyebut isu keberlanjutan juga menjadi prioritas dan sangat ditekankan oleh Ketua Umum BPP Hipmi Akbar Himawan Buchari. Keberlanjutan program Presiden Joko Widodo dinilai penting dan harus jadi tongkat estafet pada kepemimpinan selanjutnya. Pemerintah saat ini dinilai telah berhasil mendorong hilirisasi, ekonomi digital, hingga proyek ibu kota Nusantara (IKN). Menurut Anggawira, capaian-capaian tersebut menjadi kunci untuk bisa membantu pengembangan UMKM dan penting disoroti dari pasangan capres-cawapres di Pilpres 2024. “Sejalan dengan apa yang sudah disampaikan Ketum Akbar, Pemerintahan Presiden Jokowi sangat menjaga UMKM serta ekosistem ekonomi digital hingga akhirnya membuat kebijakan yang mengatur social commerce demi memastikan tidak ada perusahaan media sosial asing yang melakukan monopoli". "Aspek seperti ini menjadi contoh mengapa keberlanjutan program Presiden Jokowi turut menjadi perhatian kami,” tukasnya. (Han) #HIPMI