Jakarta, MI – Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemdiktisaintek) mengungkap temuan awal terkait polemik makalah yang mengusulkan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebagai nominasi Nobel Perdamaian 2026. Hasil investigasi sementara menyebut sejumlah nama yang dicantumkan sebagai penulis, termasuk Presiden Prabowo Subianto, diduga dicantumkan tanpa persetujuan.
Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Brian Yuliarto telah membentuk tim investigasi sejak 4 Agustus 2026 untuk menelusuri proses penyusunan hingga publikasi makalah tersebut. Penelusuran dilakukan menyusul ramainya sorotan publik terhadap keabsahan daftar penulis dalam dokumen itu.
Berdasarkan koordinasi dengan sejumlah pihak yang namanya tercantum dalam paper, Kemdiktisaintek memperoleh keterangan bahwa mereka tidak pernah dilibatkan maupun dimintai persetujuan sebelum nama mereka dicantumkan.
"Berdasarkan hasil koordinasi dengan sejumlah pihak yang namanya tercantum dalam paper tersebut, diperoleh keterangan bahwa mereka tidak mengetahui, tidak pernah dimintai persetujuan, dan tidak terlibat dalam proses penyusunan maupun pengunggahan paper dimaksud," demikian keterangan resmi Kemdiktisaintek.
Selain menelusuri daftar penulis, tim investigasi juga memeriksa status akademik penulis utama berinisial DD. Hasil sementara menunjukkan yang bersangkutan telah membuat surat pernyataan sekaligus menyampaikan permohonan maaf atas polemik yang terjadi.
"Tim juga telah menelusuri status penulis utama tersebut. Berdasarkan hasil penelusuran sementara, DD belum menyandang jabatan akademik guru besar dan tidak terafiliasi sebagai dosen pada perguruan tinggi," jelas Kemdiktisaintek.
Kementerian menegaskan investigasi masih berlangsung untuk mengungkap seluruh proses penyusunan dan publikasi makalah tersebut. Hasil akhir penyelidikan akan menjadi dasar penentuan langkah lanjutan, termasuk apabila ditemukan dugaan pelanggaran etik maupun akademik.
Kasus ini menjadi sorotan karena menyangkut integritas karya ilmiah serta pencantuman nama tokoh publik tanpa persetujuan, yang dinilai bertentangan dengan prinsip etika akademik.**
