Fachrul Razi Tegaskan DPD RI Bertugas Perjuangkan Aspirasi Daerah

Syamsul
Syamsul
Diperbarui 9 Desember 2021 22:02 WIB
Monitorindonesia.com- Ketua Komite I DPD RI, Facrul Razi menegaskan, tugas Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Republik Indonesia (DPD RI) adalah memperjuangkan aspirasi daerah dan menegakkan demokrasi substantif. Hal itu dilontarkan oleh Fachrul merespons pernyataan Wakil Ketua Umum DPP PKB Jazilul Fawaid yang meminta DPD RI fokus pada bidang tugasnya ketimbang urusi Presidential Threshold. "Perjuangan yang dilakukan oleh DPD hari ini untuk meminta Presidential Threshold (PT) 0% adalah permintaan dari daerah-daerah di mana daerah menginginkan agar diberikan partisipasi politik dan pencalonan siapapun pada pemilihan presiden mendatang 2024 dengan persyaratan 0%," tegas Fachrul kepada wartawan, Kamis (9/8/2021). Terkait dengan istilah neko-neko yang dilontarkan Jazilul Fawaid, Fachrul mengatakan bahwa, Presidential Threshold (PT) 20% merupakan permasalahan bangsa. "Ini permasalahan yang serius, permasalahan pembajakan demokrasi oleh karena itu ini permasalahan yang harus diluruskan sesuai dengan koridor demokrasi dan konstitusi Indonesia," jelasnya. "Oleh karena itu keinginan dihapuskannya Presidential Threshold (PT) 20% adalah bagian dari perjuangan rakyat Indonesia dan ini adalah penting untuk bisa diwujudkan jadi tidak ada pembatasan Presidential Threshold (PT) 20% tapi dihapuskan menjadi 0%," sambungnya. Sementara terkait dengan demokrasi substantif yang diperjuangkan oleh DPD RI, lanjut Fachrul, lembaganya punya kewajiban menegakkan demokrasi dan memperjuangkan demokrasi agar demokrasi tidak menjadi demokrasi yang elitis dan demokrasi yang hanya mementingkan kelompok-kelompok tertentu. "Oleh karena itu demokrasi harus dinikmati oleh seluruh rakyat Indonesia dan harus diperjuangkan siapapun yang merupakan putra-putra terbaik di seluruh daerah agar dapat menjadi pemimpin nasional mendatang. Tentunya ini adalah bagian dari perjuangan DPD dan tugas dari DPD RI dan DPD RI tetap akan memperjuangkan Presidential Threshold (PT) 0%," tegasnya. Dan hari ini, kata Fachrul Razi, rakyat sudah bersuara akademisi sudah bersuara Civil society sudah bersuara dan elemen Mahasiswa juga akan bersuara bahwa Presidential Threshold (PT) 20% harus dihapuskan. "Kita akan terus memperjuangkan sampai presidential threshold 0% ya ini untuk menjaga kualitas demokrasi dan substantif demokrasi di Indonesia," tutupnya. Sebelumnya, Wakil Ketua Umum DPP PKB Jazilul Fawaid, meminta agar tidak semua pihak mengurusi urusan Presidential Threshold (PT). Salah satu contohnya ialah Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Hal itu lantaran kelompok DPD RI di MPR melihat suara yang ada di masyarakat saat ini sudah sangat keras terhadap Presidential Threshold (PT) atau ambang batas pencalonan presiden 20%. Ketentuan itu dianggap, kata Jazilul menghalangi munculnya tokoh potensial alternatif di luar partai politik untuk menjadi pilihan bagi rakyat. "Hemat saya, agar DPD fokus saja pada bidang tugasnya, gak perlu neko neko mikirin PT. Semua itu sudah diatur dalam UU Pemilu," tandas Jazilul yang juga sebagai Wakil Ketua MPR RI.

Topik:

DPD RI

Berita Sebelumnya

Senator Sumsel Siap Kawal Dugaan Pelecehan Seksual Mahasiswi Unsri

Berita Selanjutnya

DPD RI Dorong Pemerintah Realisasikan Pemekaran Daerah

Berita Terkait

Nasional
Mirah Midadan Fahmi (Dok. MI)

MotoGP Mandalika 2025, Momentum NTB Perkuat Citra Pariwisata Dunia

29 September 2025 14:17 WIB

Politik
Fernando Emas (Foto: Dok MI)

Dorong Bubarkan DPD, Pengamat: Jelas "Kelaminnya", "Mandul" Fungsinya!

26 September 2025 11:43 WIB

Nasional
Ketua Komite III DPD RI, Filep Wamafma. (Dok.MI)

Dana Otsus 2026 Tetap Utuh, Filep Dorong Percepatan Penyerapan di Papua

3 September 2025 15:53 WIB

Nusantara
Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, Hasby Yusuf (Foto: MI/Jainal Adaran)

DPD RI Desak Presiden Bebaskan Warga Haltim yang Ditahan karena Protes Tambang

24 Juni 2025 18:07 WIB

Nasional
Pelantikan Irjen Mohammad Iqbal sebagai Sekjen DPD RI (Foto: Ist)

Irjen Mohammad Iqbal Resmi Jadi Sekjen DPD RI

19 Mei 2025 15:06 WIB

DPD
Wakil Ketua DPD RI, Tamsil Linrung (Dok.MI)

Hari Buruh 2025: Tamsil Linrung Tegaskan Komitmen DPD RI Bela Hak Pekerja

28 April 2025 17:13 WIB