DPD Undang Utusan Buruh Temui Pansus UU Ciptaker 

Adelio Pratama
Adelio Pratama
Diperbarui 8 Februari 2022 17:52 WIB
Momitorindonesia.com - Wakil ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD RI) Sultan B Najamudin mengaku khawatir dengan masa aksi buruh yang melakukan demonstrasi di depan gedung MPR RI di tengah meningkatnya kasus harian Covid-19 varian omicron. Senator asal Bengkulu itupun berinisiatif mengundang utusan kelompok buruh untuk menemui panitia khusus undang-undang omnibus law Cipta Kerja DPD RI yang saat ini sedang mulai mengkaji kembali pasal-pasal materi UU sapu jagad yang dianulir Mahkamah konstitusi itu. "Kami sangat memahami dan menghargai etos perjuangan menyampaikan aspirasi teman-teman Buruh atas UU Cipta Kerja, tapi situasi pandemi yang sedang meningkat menuntut kebijaksanaan dan kerja sama semua pihak untuk tidak melakukan aktivitas yang berpotensi menimbulkan gelombang Covid-19 ini terus berlanjut," ungkap Sultan melalui keterangan resminya pada Selasa (8/2/2022). Menurutnya, aksi demonstrasi agenda konstitusional yang penting dalam memperjuangkan aspirasi masyarakat, namun jika itu dilakukan dengan tanpa memperhatikan protokol kesehatan di tengah pandemi, justru akan menimbulkan keresahan sosial. "Akan lebih bijak jika rekan-rekan buruh menjumpai langsung alat kelengkapan dewan terkait legislasi UU terkait, baik di DPR RI maupun DPD RI. Saya pastikan Pansus RUU Cipta Kerja DPD RI akan membuka ruang diskusi dan dialog bagi semua kelompok masyarakat termasuk kelompok buruh," tegasnya. Dengan segala keterbatasan kewenangan legislasinya, kata Sultan, DPD akan berupaya menampung semua masukan dan aspirasi yang ingin disampaikan. Silakan teman-teman berkorespondensi dengan pimpinan pansus atau bahkan pimpinan DPD. "Bukan hanya soal RUU omnibus law, termasuk juga terkait tuntutan aspirasi lainnya yang dianggap tidak aspirasional. Selama tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku," tutupnya. Seperti diberitakan, Sejumlah elemen buruh menggelar aksi demonstrasi di depan Gedung DPR/MPR RI Senin (7/2/2022). Dua lajur di Jalan Gatot Subroto Ditutup sementara. Aksi ribuan buruh di Jabodetabek tersebut menuntut empat agenda, yakni menolak omnibus law, mendukung ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden (presidential threshold), revisi UU KPK, dan mendukung Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT). [*]

Topik:

DPD Demo Buruh UU Cipta Kerja

Berita Sebelumnya

Ketua DPD Minta Dinkes Jombang Segera Tangani Kasus DBD

Berita Selanjutnya

Himapol Serahkan Kajian Akademik Presidential Threshold ke DPD RI

Berita Terkait

Politik
Fernando Emas (Foto: Dok MI)

Dorong Bubarkan DPD, Pengamat: Jelas "Kelaminnya", "Mandul" Fungsinya!

26 September 2025 11:43 WIB

Nasional
Presiden Federasi Serikat Pekerja Indonesia (FSPI), Said Iqbal [Foto: Repro]

Gaji DPR 35 Kali Lipat dari Buruh, Said Iqbal: Adilkah?

28 Agustus 2025 13:53 WIB

Metropolitan
Gubernur Jakarta, Pramono Anung [Foto: Ist]

Pramono Minta Siswa Jakarta Tak Ikut Aksi Demo di DPR

28 Agustus 2025 12:20 WIB

Politik
Gedung Kura-kura DPR (Foto: Dok MI)

Ada Demo Buruh, Pegawai hingga Tenaga Ahli DPR WFH

28 Agustus 2025 11:15 WIB

Ekonomi
Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, Angelius Wake Kako (AWK) (Foto: Istimewa)

Dana Transfer Daerah Dinilai Terlalu Kecil, Senator AWK Desak Prabowo Perbaiki RAPBN 2026

21 Agustus 2025 12:25 WIB

Politik
Gedung DPR RI (Foto: Dok.MI)

FPP TNI Kirimkan Surat Usulan Pemakzulan Gibran ke DPR-MPR RI

3 Juni 2025 16:09 WIB