Sultan Minta Pemerintah Perluas Jangkauan Asuransi Pertanian Di Daerah

Surya Feri
Surya Feri
Diperbarui 15 Maret 2022 17:50 WIB
Monitorindonesia.com - Wakil ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD RI) Sultan B Najamudin meminta pemerintah melalui kementerian pertanian untuk memperluas jangkauan penggunaan asuransi pertanian dan peternakan kepada pelaku agribisnis di seluruh daerah di tengah ancaman perubahan iklim atau pemanasan global. Hal ini disampaikan Sultan saat menyampaikan laporan kunjungan reses dalam Rapat Paripurna DPD RI di gedung Nusantara V DPD/MPR RI Jakarta pada Selasa (15/03). "Pemanasan global telah secara signifikan mempengaruhi produktivitas hasil pertanian, peternakan dan perikanan di daerah. "Krisis Iklim harus diperhatikan secara serius oleh pemerintah sebagai bencana jangka panjang yang berdampak luas pada upaya produksi dan ketahanan pangan", ungkap Sultan. Menurutnya, pergeseran pola iklim telah menyebabkan anomaly cuaca dan secara langsung mempengaruhi proses produksi pangan dan munculnya hama dan penyakit serta patogen berbahasa pada tanaman dan hewan. Sehingga kebijakan perlindungan terhadap kepentingan masyarakat petani dan nelayan melalui asuransi sangat dibutuhkan saat ini, di samping kebutuhan infrastruktur waduk, irigasi dan akses jalan tani. "Asuransi pertanian tidak hanya akan memastikan para petani dan nelayan terlindungi dari kerugian, namun secara langsung akan menjadi pemacu semangat petani untuk memulai usaha pertanian di tengah ketidakpastian cuaca dan Perubahan pola Iklim", urai mantan Wakil Gubernur Bengkulu itu. Selain itu, mantan ketua HIPMI Bengkulu ini juga mendorong kerjasama pemerintah daerah dengan lembaga keuangan Asuransi untuk mendata semua pelaku usaha agribisnis di daerah. Terutama dalam meningkatkan literasi keuangan bagi masyarakat daerah. "Literasi keuangan yang baik akan memungkinkan keterlibatan masyarakat menjadi lebih optimal. Jika dimungkinkan kami mendorong agar skema asuransi pertanian diintegrasikan dengan platform pembiayaan pertanian lembaga keuangan", usulnya. Pengintegrasian asuransi dan pembiayaan pertanian, kata Sultan, diharapkan mampu meningkatkan keterlibatan masyarakat dan memacu produktivitas pangan di daerah. Pemerintah daerah harus aktif mencari solusi jangka panjang bagi petani dan nelayan yang selalu mengeluhkan masalah pembiayaan dan permodalan. "Krisis dan inflasi harga Pangan yang sedang kita hadapi saat ini merupakan alarm bagi pemerintah untuk lebih fokus pada agenda ketahanan pangan nasional. "Pembiayaan dan asuransi usaha agribisnis harus dijadikan instrumen keuangan yang mampu menjawab tantangan pembangunan pertanian dan ketahanan pangan nasional di daerah", tutupnya.

Topik:

-

Berita Sebelumnya

Bertemu Bocah SD Bercita-cita Jadi Anggota PP, LaNyalla: Menanamkan Nilai Pancasila Harus Sejak Dini

Berita Selanjutnya

Hadiri Sidang Paripurna DPD RI, Hasan Basri Sampaikan Aspirasi Masyarakat Kalimantan Utara

Berita Terkait

Hukum
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo (Foto: Dok/MI)

KPK Ungkap Alasan Sekjen DPR Indra Iskandar Mangkir dari Panggilan Penyidik

15 menit yang lalu

Hukum
Kapuspenkum Kejagung Anang Supriatna (Foto: Ist)

Kejagung Periksa Eks Accounting PT RUM Terkait Kasus Korupsi PT Sritex

41 menit yang lalu

Nasional
Menteri Agama Nasaruddin Umar (Foto: Dok Kemenag)

Peringatan Hari Santri Nasional 2025: Menag Tegaskan Peran Santri bagi Bangsa

53 menit yang lalu

Ekonomi
Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita (Foto: Ist)

Purbaya Kenakan Bea Masuk Benang Kapas, Menperin: Angin Segar bagi Industri Tekstil

1 jam yang lalu

Ekonomi
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (BMRI) (Foto: Dok MI)

Dana Rp55 Triliun Habis Terserap, Bank Mandiri Minta Tambahan ke Purbaya

2 jam yang lalu

Ekonomi
Gedung Kementerian ESDM (Foto: Dok MI)

Prabowo Restui Kenaikan Tukin Pegawai ESDM hingga 100%

3 jam yang lalu